Kebijakan Pendidikan Nasional Dilaksanakan Awal Tahun 2019 Sesuai Dengan Uu No. 23 Tahun 2014 Wacana Pemerintahan Daerah

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Pemerintah tetapkan melaksanakan penuh kebijakan di bidang pendidikan pada 1 Januari 2019 sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 ihwal Pemerintahan Daerah sehabis mempertimbangkan banyak sekali hal, kata Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan (PMK) Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof Dr R Agus Sartono MBA.

"Kami akan laksanakan penuh kebijakan di bidang pendidikan menurut UU tersebut pada 1 Januari 2019 sehabis melalui keputusan rapat koordinasi dua menteri koordinator pada Januari 2019," kata Agus dalam perbincangan dengan Antara di Jakarta, Rabu.

Keputusan itu diambil sehabis mempertimbangkan banyak sekali hal termasuk pemilihan kepala tempat serentak pada 2019 dan kesiapan di lapangan, dan tak bertentangan dengan keputusan untuk melakukan sesuai jadwal semula pada September 2019, kata Prof. Agus.

Deputi Menko baru-baru ini memimpin rapat koordinasi teknis ihwal pelaksanaan UU tersebut yang membagi urusan pemerintahan kongruen (pelimpahan wewenang) antara pemerintah pusat, tempat provinsi dan tempat kabupaten-kota pada bidang pendidikan.

Lebih jauh ia menyampaikan menurut UU itu, Pemerintah kabupaten – kota bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SD/SMP, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.

"Setelah melalui evaluasi, ternyata kewenangan yang ditanggung pemerintah tempat tingkat II selama ini terlalu berat alasannya itu sesuai UU No 23 Tahun 2014 pelimpahan kewenangannya dibagi," kata dia.

Kewenangan-kewenangan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa.

Kualitas Pendidikan

Prof. Agus menyampaikan kebijakan di bidang pendidikan tersebut bertujuan untuk mencapai setidaknya jadwal wajib mencar ilmu 12 tahun tercapai sehingga belum dewasa didik sanggup bersekolah sampai ke tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, menunda usia untuk menikah, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi persaingan.

Menkokesra : Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA.
Angkatan kerja setingkat Sekolah Menengah Pertama mencapai 65 persen dan setingkat SMA/SMK 20 persen, ujar Agus.

"Yang penting juga yakni tidak ada alasan lagi mereka yang tidak bisa tidak bisa melanjutkan sekolah alasannya sebanyak 20,3 juta kartu bakir akan dicetak dan dibagikan pada 2019," kata Prof. Agus.

Data tahun 2014 menyampaikan jumlah siswa SD/SM/SMA di Tanah Air sekitar 36 juta orang dan kalau ditambah dengan jumlah mahasiswa menjadi sebanyak 50 juta orang.

Menurut dia, Kementerian Agama mempunyai kebijakan sendiri terkait lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawahnya. Dia beropini bahwa tantangan ke depan yakni bagaimana mendorong belum dewasa yang putus sekolah kembali bersekolah.

"Ini menjadi kiprah dari Kementerian Sosial," kata ia "Selain itu Pemerintah Daerah tak boleh seenaknya mengangkat guru."

Referensi artikel : Kebijakan pendidikan dilaksanakan awal 2019 - Antara News

Belum ada Komentar untuk "Kebijakan Pendidikan Nasional Dilaksanakan Awal Tahun 2019 Sesuai Dengan Uu No. 23 Tahun 2014 Wacana Pemerintahan Daerah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel