Analisis Data Memakai Sumber Data Dari Dapodik, Menggambarkan Pertumbuhan Guru Yang Tidak Terkendali

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Grafik di bawah menggambarkan jumlah guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri di sebuah kabupaten. 

Menurut hukum Guru yang mengajar di sekolah negeri ialah PNS (warna biru), namun kenyataannya boleh ada guru bukan PNS bila terdapat kekurangan guru (dan hanya sementara tidak ibarat kini ada yang hingga 20 tahun honorer, ini ialah pendzoliman kepada mereka, memang tidak ada deretan atau di kemanakan deretan CPNS selama 20 tahun ini?).


Kalau kita lihat Bar paling kiri jumlah guru sudah melebihi kebutuhan (titik merah). Ironisnya guru PNS sudah lebih, kok masih ada guru bukan PNS padahal berdasarkan hitungan tidak dibutuhkan sebab JJM tidak tersedia. Yang paling miris lagi ialah jumlah yang disertifikasi melebihi kebutuhan guru. Ini artinya guru tersebut tidak akan dibayar sebab tidak ada jam di sekolah tersebut.

Kemudian lihat ke Bar sebelah kanan selanjutnya, polanya hampir sama bahwa semua mapel kelebihan guru PNS dan Guru bukan PNS masih ada walaupun yang PNS sudah lebih. Silahkan hitung sendiri berapa inefisiensi keuangan negara untuk membiayai mereka pada ketika sertifikasi melalui PLPG tetapi tenaganya tidak ini gunakan.

Yang ibarat ini hampir merata di seluruh Indonesia. Kondisi inilah yang tidak dipakai oleh si pemberi NUPTK baru. Pemberian NUPTK gres akan menciptakan permasalahan makin rumit, yang dibutuhkan ialah redistribusi guru bukan penambahan guru baru. Apalagi dengan bangganya status Anggota Dewan yang terhormat akan memperjuangkan pengangkatan semua tenaga honorer menjadi PNS.

Kita tidak menolak selama itu sesuai kebutuhan, namun kalau itu hanya untuk menarik simpatik alangkan kasihannya mereka yang dijanji-janjikan. Sekian dulu ah...mudah-mudahan pada mudeng.

Kemudian, Analisis untuk SD Negeri di Kabupaten ini ialah masih kekurangan guru. Kekurangan ini sanggup memanfaatkan kelebihan guru di Sekolah Menengah Pertama atau SMA/SMK. Khusus Guru PNS sanggup dimutasi ke SD dan berdasarkan Permendikbud 62 tahun 2019, tunjangannya tetap sanggup dibayar sempai 2014 dan bila terus ingin mengajar di Mapel gres tersebut guru harus mendapat akta kedua:


Selanjutnya, salah satu tampilan layanan peta sebaran guru berdasarkan sekolah dan mata pelajaran yang akan kami siapkan untuk sanggup diakses oleh sekolah dan kabupaten / kota untuk membantu penataan PTK. Tabel tersebut akan menginformasikan adanya kelebihan dan kekurangan guru per mapel yang datanya bersumber dari Dapodik, ibarat pada gambar berikut:

Belum ada Komentar untuk "Analisis Data Memakai Sumber Data Dari Dapodik, Menggambarkan Pertumbuhan Guru Yang Tidak Terkendali"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel