Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Era globalisasi sampaumur ini sudah menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap bangsa dan negara, tidak terkecuali Indonesia. 

Proses interaksi dan saling pengaruh-mempengaruhi, bahkan pergesekan kepentingan antar-bangsa terjadi dengan cepat dan meliputi kasus yang semakin kompleks. Batas-batas teritorial negara tidak lagi menjadi pembatas bagi kepentingan masing-masing bangsa dan negara.

Di bidang ekonomi terjadi persaingan yang semakin ketat, sehingga semakin mempersulit posisi negara-negara miskin. Sementara itu dalam bidang politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan terjadi pula pergeseran nilai. Misalnya, globalisasi di bidang politik tampak, bahwa demokrasi dan HAM telah dijadikan oleh dunia internasional untuk menentukan apakah negara tersebut dinilai sebagai negara beradab atau bukan?

Setiap bangsa di dunia sampaumur ini tidak sanggup terlepas satu dengan yang lain. Oleh lantaran itu satu sama lain harus melaksanakan kerjasama guna mencapai tujuan bangsa tersebut. Globalisasi merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh banyak sekali macam bangsa yang ada di dunia.

Pada potongan III ini kalian diajak untuk mengkaji banyak sekali materi globalisasi, sehingga kalian sanggup : menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi; mendeskripsikan politik luar negeri dalam kekerabatan internasional di era global; mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menampilkan kiprah serta dalam banyak sekali acara untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.

A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA GLOBALISASI BAGI INDONESIA

l. Pengertian Globalisasi
Sebelum mengungkapkan pengertian globalisasi, cobalah kalian mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kalian. Kalian niscaya akan menemukan banyak hal. Kalian menemukan banyak orang yang sudah memakai telepon genggam, atau bahkan kalian sendiri sudah memegang telepon genggam (handphone).

Cobalah kalian tiba ke pasar swalayan, bahkan di penjual buah di pinggir jalan. Anda akan menemukan banyak sekali macam buah-buahan dari luar negeri. Misalnya ada apel merah dari Washington, anggur merah, kelengkeng, buah pir Cina, pisang Cavendish. Kalau kalian perhatikan sebagian besar semua itu didatangkan dari negara lain. Belum lagi kalau diperhatikan banyak sekali jenis makanan, kalian akan menemukan California Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken, Mc Donald’s, dan Pizza Hut. Itu semua gres sekedar sedikit pola yang sanggup diungkap.

Jenis-jenis masakan itu bukan masakan khas Indonesia, namun merupakan jenis masakan yang tiba dari negara lain. Masih banyak pola lain yang kalian sanggup mencari dan menemukannya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa arti semua itu? Jika kita telusuri lebih jauh, semua tanda-tanda tersebut sesungguhnya memperlihatkan bahwa masyarakat tempat kita hidup tidak sanggup dilepaskan dari dampak kehidupan masyarakat kita yang lebih luas dan besar, yaitu masyarakat dunia.

Dari gambaran yang berkenaan dengan alat komunikasi telepon genggam, buah-buahan maupun banyak sekali jenis masakan tersebut, menandakan, bahwa sesungguhnya kita tidak sanggup melepaskan diri dari keterikatan dengan bangsa atau negara lain. Beredarnya banyak sekali produk suatu negara di negara lain menandakan, bahwa antara negara satu dengan negara lain di dunia ini berada dalam saling dan saling ketergantungan.

beberapa pengertian mengenai globalisasi berikut ini :
a.   Globaliasi sanggup diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
b.   Globalisasi yakni sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan di antara dan elemen-elemennya yang terjadi akhir dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional.
c.   Globalisasi yakni proses, di mana banyak sekali peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu sanggup membawa konsekuensi penting bagi banyak sekali individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.
d.   Globalisasi yakni proses meningkatnya anutan barang, jasa, uang dan gagasan melintasi batas-batas negara.
e.   Globalisasi yakni proses di mana perdagangan, informasi dan budaya semakin bergerak melintasi batas negara.
f.    Globalisasi yakni meningkatnya saling keterkaitan di antara banyak sekali belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, dan pertukaran kebudayaan.
g.   Globalisasi merupakan gerakan menuju terciptanya pasar atau kebijakan yang melintasi batas nasional.

Sartono Kartodirjo beropini bahwa proses globalisasi bekerjsama merupakan tanda-tanda sejarah yang telah ada semenjak jaman prasejarah. Beberapa pola antara lain bangsa-bangsa dari Asia ke Eropa, ke Amerika, dari Asia ke Nusantara, dan lain-lain. Berdasarkan tinjauan sejarah, Indonesia bekerjsama telah usang mengalami proses globalisasi.

Peristiwa-peristiwa dalam sejarah dunia yang meningkatkan proses globalisasi antara lain adalah:
a.   Ekspansi Eropa dengan navigasi dan perdagangan.
b.   Revolusi industri yang mendorong pencarian pasaran hasil industri.
c.   Pertumbuhan kolonialisme dan imperialisme.
d.   Pertumbuhan kapitalisme.
e.   Pada masa pasca Perang Dunia II meningkatlah telekomunikasi serta transportasi mesin jet.

Kalian niscaya juga sudah tahu kini ini globalisasi berkembang dalam skala yang luas, dan dipercepat oleh
mengalirnya arus informasi secara bebas.

2. Pentingnya Globalisasi bagi Indonesia

Sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia niscaya tidak sanggup dan tidak akan mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Andaikata isolasi diri itu terjadi, sudah sanggup dipastikan Indonesia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini artinya apa? Artinya tidak lain bahwa di dalam kekerabatan internasional terjadi apa yang dinamakan saling kekerabatan dan saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya.

Globalisasi memang sering digambarkan sebagai sebuah tanda-tanda ekonomi, yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan multinasional, yang beroperasi melintasi batas-batas wilayah negara. Hal ini mensugesti proses produksi dan penyebaran tenaga kerja internasional. Namun sesungguhnya lebih luas dari itu. Sebab selain bidang ekonomi, juga menyangkut bidang politik, sosial dan budaya. Semua bidang itu digerakkan oleh perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang telah bisa meningkatkan kecepatan dan lingkup kekerabatan antar insan di seluruh penjuru dunia.

Contoh yang masih sangat faktual adalah, apa yang beberapa waktu yang kemudian terjadi di Yogyakarta, tepatnya insiden tanggal 27 Mei 2006, yaitu gempa bumi. Dalam waktu sekejap, apa yang terjadi di Yogyakarta tersebut eksklusif sanggup diketahui oleh hampir seluruh insan yang ada di dunia ini. Contoh lain yakni perebutan piala dunia sepakbola atau cabang olahraga yang lain. Hampir semua mata orang sedunia sanggup menyaksikan pertandingan tersebut tanpa harus tiba ke negara penyelenggara.

Dari beberapa pola ini kita tahu bahwa globalisasi sesungguhnya telah merambah ke segenap bidang kehidupan
kita.

3. Apa arti pentingnya globalisasi bagi Indonesia?

Globalisasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun yaitu dengan mengambil manfaat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa atau negara lain, untuk diterapkan di Indonesia. Sudah barang tentu tidak semua kemajuan yang dialami bangsa lain akan kita ambil atau kita tiru begitu saja. Indonesia seharusnya hanya akan mengambil kemajuan dari sisi positifnya saja, baik itu kemajuan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun teknologi.

Untuk itu nilai-nilai Pancasila harus kita gunakan sebagai penyaring dari nilai yang diambil, lantaran nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi dari bangsa Indonesia. Pancasila bersumber dari agama dan adat istiadat yang digali dari bumi Indonesia.

Jika mengambil suatu hal atau barang yang berasal dari luar negeri, tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka yang terjadi yakni kaburnya jati diri bangsa Indonesia. Sesuatu yang moderen memang dibutuhkan tetapi dilarang menghilangkan nilai-nilai yang sudah berakar dalam diri bangsa Indonesia.

B. POLITIK LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL

1. Arti Politik Luar Negeri

Tahukah kalian, apakah yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan oleh suatu negara dalam lembaga inter-nasional? Jawabannya tidak lain yakni kepentingan nasional. Sebagai pola pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Pengiriman mereka yakni dalam rangka mengurangi pengangguran dan menghasilkan devisa bagi Indonesia. Untuk itu dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional harus ada kerjasama dengan Negara tetangga atau Negara dimana para TKI dan TKW dikirimkan. Oleh lantaran itu sanggup dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri.

Apakah politik luar negeri itu? Secara sederhana politik luar negeri diartikan sebagai denah atau pola dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam agresi negara tertentu berhadapan dengan negara lain atau sekelompok negara lain. Politik luar negeri merupakan perpaduan dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas (kemampuan).

Politik luar negeri yakni taktik dan taktik yang dipakai oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri yakni pola sikap yang dipakai oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri bekerjasama dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.

Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kecerdikan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”.

Dari uraian di muka sesungguhnya sanggup diketahui bahwa tujuan politik luar negeri yakni untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan.

Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kecerdikan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

2. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

a. Dasar Hukum

Dasar aturan pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara terang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa .… kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh alasannya itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan lantaran tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa …. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….. Dari dua kutipan di atas, jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar aturan yang sangat kuat, lantaran diatur di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Sejarah Kelahiran Politik Luar Negeri Republik

Indonesia yang Bebas Aktif

Peristiwa internasional yang terjadi meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939, antara dua blok kekuatan. Kedua blok tersebut yakni negara-negara Poros dengan negara-negara Sekutu. Pada awal peperangan kemenangan selalu diraih oleh pihak negara-negara Poros. Bagian dari Perang Dunia II ini yang terjadi di Asia dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifi k. Pada awalnya kemenangan Perang Asia Timur Raya ini ada di fi hak Jepang, sehingga dalam waktu yang sangat singkat Jepang sanggup menguasai hampir seluruh wilayah Asia
Tenggara, termasuk Indonesia.

Angkatan perang Amerika Serikat di bawah komando Jenderal Mc. Arthur dan Laksamana Chester Nimitz berhasil menggulung angkatan perang Jepang; sedangkan Laksamana Lord Louis Mountbatten menyerbu Birma dari Barat, dan Asia Tenggara. Dari Saipan dan Okinawa, angkatan udara Amerika Serikat membom kota-kota di Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima, sedangkan bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Di antara kedua insiden pemboman tersebut Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945, kesannya Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 menyatakan mengalah tanpa syarat kepada Sekutu. Berakhirlah Perang Asia Timur Raya.

Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasan. Kesempatan ini dipakai oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk mempersiapkan lebih matang kemerdekaannya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka.

Sejak dikala itu muncullah dua kekuatan raksasa dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua kekuatan raksasa tersebut sering terjadi perselisihan pendapat. Perselisihan tersebut mencapai puncaknya sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Perkembangan kekerabatan kedua negara raksasa yang mewakili kedua blok yang ada dalam masa pasca perang dikenal dengan nama Perang Dingin.

Pembagian dunia yang seperti hanya terdiri atas dua blok tersebut, masing-masing menuntut semoga semua negara yang ada di dunia menjatuhkan pilihannya kepada salah satu blok. Pilihan itu yakni demikian ketatnya, sehingga sikap tidak pro sudah dianggap anti, sedangkan sikap netral dikutuk.

Bagi pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan, menghadapi keadaan menyerupai itu masih dengan keraguan. Meskipun amanat alinea I dan aline IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 cukup jelas, namun lantaran keadaan yang belum memungkinkan, maka belum mempunyai sikap yang tegas.

Perkembangan selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menghadapi banyak sekali kesulitan. Perundingan dengan Pemerintah Belanda yang dihadiri oleh Komisi Tiga Negara (KTN) dari PBB terputus, lantaran Belanda menolak ajakan Critchly - Dubois; sementara oposisi dari Front Demokrasi Rakyat (FDR) - PKI yang dipimpin oleh Muso semakin menghebat. FDR-PKI mengusulkan, semoga dalam meyikapi kontradiksi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet tersebut pihak Pemerintah RI memihak kepada Uni Soviet.

Untuk menanggapi sikap FDR-PKI tersebut maka Wapres Mohammad Hatta yang waktu itu memimpin Kabinet Presidensiil dalam memperlihatkan keterangannya di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 mengemukakan pernyataan yang merupakan klarifikasi pertama wacana politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu “Politik Bebas Aktif”.

Mohammad Hatta mengemukakan : …… mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus menentukan antara pro Rusia atau Pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang harus kita ambil dalam mengejar keinginan kita? Pemerintah beropini bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah
supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.

Selanjutnya Mohammad Hatta mengemukakan “.... Perjuangan kita harus diperjuangkan di atas dasar semboyan kita yang usang : Percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk mencapai kedudukan negara yang kuat ialah mempergunakan kontradiksi internasional yang ada itu untuk mencapai tujuan nasional. Belanda berbuat begitu, ya segala bangsa bekerjsama berbuat semacam itu, apa alasannya kita tidak akan melakukannya? Tiap-tiap orang di antara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu, akan tetapi usaha bangsa tidak bisa dipecah dengan menuruti simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada realitas, kepada kepentingan negara kita setiap waktu.”

“…. Jika usaha ini ditinjau dari jurusan komunisme, memang benar pendirian bahwa segala-galanya didasarkan kepada politik Soviet Rusia. Bagi seorang komunis, Soviet Rusia yakni modal untuk mencapai segala cita-citanya, lantaran dengan Soviet Rusia bangkit atau jatuhnya usaha komunisme.

Tidak demikian pendirian seorang nasionalis, sekalipun pandangan kemasyarakatannya berdasarkan sosialisme. Dari jurusan politik nasional kemerdekaan itulah yang terutama, sehingga segala tujuan dibulatkan kepada usaha mencapai kemerdekaan. Perhitungan yang terutama ialah, betapa saya akan mencapai kemerdekaan bangsaku selekas-lekasnya, dan dengan sendirinya perjuangannya itu mengambil dasar lain daripada usaha yang dianjurkan oleh seorang komunis. Kemerdekaan nasional terutama, siasat usaha diubahsuaikan dengan keadaaan. Oleh lantaran itu tidak dengan sendirinya ia menentukan antara dua anutan yang bertentangan. Betapa juga besar simpatinya kepada anutan yang lebih dekat padanya, ia tetap menentukan langkah sendiri dalam menghadapi soal-soal kemerdekaan.

Sebagai bangsa yang gres kita mempunyai banyak kelemahan dibandingkan dengan dua raksasa, Amerika Serikat dan Soviet Rusia, berdasarkan anggapan pemerintah kita harus tetap mendasarkan usaha kita dengan adagium: ”percaya kepada diri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita”.

Keterangan Wapres dihadapan sidang BP-KNIP sama sekali tidak menyebutkan atau memakai kata-kata politik bebas aktif. Namun makna bebas aktif sanggup disimak dari judul keterangannya “Mendayung diantara Dua Karang “ yang artinya tidak lain dari politik bebas aktif. Mendayung sama artinya dengan upaya (aktif), dan “diantara dua karang” yakni tidak terikat oleh dua kekuatan adidaya yang ada (bebas).

Mari DiskusiBentuklah kelas kalian menjadi kelompok-kelompok.Tugas kalian yakni mendiskusikan dalam kelompok hal berikut ini : Apa yang melatarbelakangi Bung Hatta memberikan keterangan di depan BP-KNIP tanggal 2 September l948 dengan judul “Mendayung di antara Dua Karang”?

Politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana telah dicanangkan oleh Mohammad Hatta dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan, yaitu Kabinet Natsir pada bulan September 1950 memberi keterangan di depan Parlemen, dengan meninjau politik luar negeri dari segi kontradiksi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam keterangan tersebut antara lain disebutkan: Antara dua kekuasaan yang timbul, telah muncul persaingan atas dasar kontradiksi ideologi dan haluan yang semakin meruncing. Kedua belah pihak sedang mencari dan mendapat mitra atau sekutu, membentuk golongan atau blok: Blok Barat dan Blok Timur.

Dengan demikian kontradiksi paham dan haluan makin meluas dan mendalam, sehingga menimbulkan keadaan perang cuek dan dikuatirkan sewaktu-waktu akan mengakibatkan perang di daerah perbatasan antara dua dampak kekuasaan itu. Dalam keadaan yang berbahaya itu Indonesia telah menetapkan untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas. Dalam menjalankan politik yang bebas itu kepentingan rakyatlah yang menjadi pedomannya, di samping itu pemerintah akan berusaha untuk membantu tiap-tiap usaha untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa jadi politik oportunis yang hanya didasarkan perhitungan keuntungan dan rugi, dan tidak berdasarkan keinginan luhur.

Selanjutnya Kabinet Sukiman pada bulan Mei 1951 juga memperlihatkan keterangan di muka parlemen, yang antara lain menyampaikan : Politik luar negeri RI tetap berdasarkan Pancasila, pandangan hidup bangsa yang menghendaki perdamaian dunia. Pemerintah akan memelihara kekerabatan persahabatan dengan setiap negara dan bangsa yang menganggap Indonesia se-bagai negara dan bangsa bersahabat, berdasarkan harga menghargai, hormat menghormati. Berhubung dengan adanya ketegangan politik, yaitu antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat, maka pemerintah Indonesia tidak akan menambah ketegangan itu dengan turut campur dalam perang cuek yang merajalela antara dua blok itu. Atas pendirian di muka, maka Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentu memakai lembaga PBB tersebut untuk membela keinginan perdamaian dunia.
Pada bulan Mei 1952 Kabinet Wilopo menerangkan kepada Parlemen antara lain : … asal mulanya pemerintah menyatakan sikap bebas dalam perhubungan luar negeri, ialah untuk menegaskan bahwa berhadapan dengan kenyataan adanya dua anutan bertentangan dalam kalangan internasional yang mewujudkan dua blok yaitu Blok Barat dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dan Blok Timur dengan Uni Soviet dan teman-temannya. Republik Indonesia bersifat bebas dengan makna : tidak menentukan salah satu pihak untuk selamanya dengan m gikat diri kepada salah satu blok dalam kontradiksi itu, dan tidak mengikat diri untuk selamanya; akan tidak campur tangan atau bersifat netral dalam tiap-tiap insiden yang terbit dari kontradiksi antara dua blok itu tadi.

Demikianlah penegasan demi penegasan mengenai politik luar negeri Republik Indonesia. Namun didalam perjalanan sejarahnya, ternyata politik luar negeri yang bebas aktif tersebut mengalami penyimpangan, yaitu pada masa pemerintah Orde usang (1960-1965). Pada masa tersebut Republik Indonesia semakin terikat pada blok komunis, sedangkan negara-negara blok Barat dimusuhi dan dicap sebagai “nekolim”, kolonialisme-imperialisme gaya baru. Persahabatan dan perdamaian di dunia menjadi berkonfrontasi dengan negara serumpun mengganyang Malaysia. Pada masa Orde Lama itu muncullah apa yang dikenal dengan nama poros Jakarta - Pnom Penh - Hanoi- Peking - Pyongyang, dan berakhir pada klimaksnya insiden pemberontakan komunis dengan G. 30.S/PKI nya pada tanggal 30 September 1965.

c. Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Orde Baru

Meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI menim-bulkan banyak korban, terutama korban jiwa. Akibatnya muncullah banyak sekali tuntutan yang disponsori oleh banyak sekali kesatuan agresi dengan tuntutannya yang populer “TRITURA” (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu bubarkan PKI, turunkan harga dan reshuffle kabinet. Tuntutan pertama sanggup dipenuhi pada tanggal 12 Maret 1966. Dan segera sesudah itu pada bulan Juni hingga Juli 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (setelah anggota-anggotanya diperbaharui) menyelenggarakan Sidang Umum dengan menghasilkan sebanyak 24 ketetapan. Salah satu ketetapan MPRS tersebut yakni Ketetapan No.XII/MPRS/1966 wacana

Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI. Di dalam ketetapan tersebut antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :
1)   Bebas-aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2)   Mengabdi kepada kepentingan nasional dan Amanat Penderitaan Rakyat. Politik Luar Negeri Bebas Aktif bertujuan mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialis dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan menegakkan ke tiga segi kerangka tujuan Revolusi, yaitu :
1)   Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang hingga Merauke.
2)   Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.
3)   Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia gres yang higienis dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

Kemudian secara berturut-turut penegasan politik luar negeri yang bebas-aktif oleh Majelis Permus-yawaratan Rakyat selalu dipertegas dalam setiap kali menyelenggarakan sidang umum, baik Sidang Umum 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998 maupun dalam Sidang Umum MPR 1999. Penegasan politik Luar Ne-geri Bebas-Aktif yang dituangkan di dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 Bab III abjad B Arah Pembangunan Jangka Panjang, di sana ditegaskan : Dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif diusahakan semoga Indonesia terus sanggup meningkatkan peranannya dalam memperlihatkan sumbangannya untuk turut serta membuat perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

Rumusan tersebut dipertegas lagi pada potongan IVD (Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan) abjad c bidang politik. Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri, di mana dalam hal kekerabatan luar negeri diatur dalam hal-hal sebagai berikut :

1)   Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada Kepentingan Nasional, khususnya pembangunan ekonomi.
2)   Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini bisa mengurus masa depannya sen-diri melalui pengembangan ketahanan nasionalnya masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
3)   Mengembangkan kerjasama untuk maksud-maksud hening dengan semua negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan Kepentingan dan Kedaulatan Nasional.

d. Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Era Reformasi

Sidang Umum MPR 1999 juga kembali mempertegas politik luar negeri Indonesia. Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 wacana GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, abjad C angka 2 wacana Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
1)   Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung usaha kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
2)   Dalam melaksanakan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
3)   Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri semoga bisa melaksanakan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun gambaran positif Indonesia di dunia internasional, memperlihatkan proteksi dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
4)   Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.
5)   Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.
6)   Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar mekanisme diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian kasus pidana.
7)   Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan eksklusif dan kerjasama tempat ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

Politik Luar Negeri di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 – 2009, dalam visi dan misi dia diantaranya dengan melaksanakan usaha memantapkan politik luar negeri. Yaitu dengan cara meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Prestasi Indonesia semenjak 1 Januari 2007 menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dimana Republik Indonesia dipilih oleh 158 negara anggota PBB. Tugas Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB yakni :
1)   Ketua Komite Sanksi Rwanda
2)   Ketua komite kerja untuk pasukan penjaga perdamaian
3)   Ketua Komite penjatuhan hukuman untuk Sierra Leone
4)   Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Sudan
5)   Wakil Ketua Komite penyelesaian konflik Kongo
6)   Wakil Kertua Komite penyelesaian konflik Guinea Bissau

Baru-baru ini Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak tetap DK PBB yang bersikap abstain ketika semua negara lainnya memperlihatkan dukungan untuk memberi hukuman pada Iran.

Selain itu Republik Indonesia juga dipercaya dunia untuk duduk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bermarkas di Jenewa. Jika tahun kemudian untuk masa kiprah 1 tahun, maka kini Republik Indonesia terpilih untuk periode 3 tahun hingga 2019. Saat itu dalam Sidang Majelis Umum PBB, Republik Indonesia memperoleh dukungan 182 bunyi diantara 190 negara anggota yang mempunyai hak pilih.

Hal ini berarti masyarakat internasional menaruh apresiasi yang tinggi terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia. Republik Indonesia sendiri akan memanfaatkan masa keanggotaan di Dewan HAM untuk melanjutkan implementasi progresif banyak sekali komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Republik Indonesia sendiri. Kita semua berharap semoga semua menjadi kenyataan. Bagaimana apakah kalian setuju?

e. Ciri-ciri Politik Bebas Aktif Republik Indonesia

Dalam banyak sekali uraian wacana politik Luar Negeri yang bebas aktif , maka Bebas dan Aktif disebut sebagai sifat politik luar negeri Republik Indonesia. Bahkan di belakang kata bebas dan aktif masih ditambahkan dengan sifat-sifat yang lain, contohnya anti kolonialisme, anti imperialisme.

Dalam dokumen Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1989) yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri RI tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa sifat Politik Luar Negeri adalah: (1) Bebas Aktif …. (2) Anti kolonialisme … (3) Mengabdi kepada Kepentingan Nasional dan … (4) Demokratis.

Dalam risalah Politik Luar Negeri yang disusun oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri, Suli Sulaiman ….yang disebut sifat politik luar negeri hanya Bebas Aktif serta anti kolonialisme dan anti Imperialisme. Sementara M. Sabir lebih cenderung untuk memakai istilah ciri-ciri dan sifat secara terpisah. Menurut M Sabir, ciri atau ciri-ciri khas biasanya disebut untuk sifat yang lebih permanen, sedangkan kata sifat memberi arti sifat biasa yang sanggup berubah-ubah. Dengan demikian lantaran bebas dan aktif merupakan sifat yang menempel secara permanen pada batang tubuh politik bebas aktif, penulis menggolongkannya sebagai ciri-ciri politik bebas-aktif sedangkan Anti Kolonialisme dan Anti Imperialisme disebutnya sebagai sifat.

f. Pengertian Politik Bebas Aktif Republik Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar aturan yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapat gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif. Karena itu dalam uraian ini akan dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian bebas dan aktif. A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara abnormal atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adidaya (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis ulet membuatkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

Sementara itu Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut :
Bebas : dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang intinya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.
Aktif : berarti bahwa di dalam menjalankan kecerdikan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian- kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif.

B.A Urbani menguraikan pengertian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Makara berdasarkan pengertian ini, sanggup diberi defi nisi sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap kasus internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”

g. Tujuan Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Di dalam dokumen yang berhasil disusun oleh pemerintah yang dituangkan di dalam Rencana Strategi Politik Luar negeri Republik Indonesia (1984-1989) antara lain dinyatakan bahwa politik Luar negeri suatu negara hakekatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional. Sedangkan di Indonesia, jikalau dicermati, rumusan pokok kepentingan nasional itu sanggup dicari dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bangsa Indonesia diamanatkan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang menyelenggarakan empat fungsi sebagai berikut :
1)   Fungsi Hankam, dalam hal ini yakni melin-dungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2)   Fungsi Ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum.
3)   Fungsi Sosial dan Budaya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
4)   Fungsi Politik, yaitu pada rumusan kalimat ... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ke empat fungsi pokok tersebut sesungguhnya sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.

4. Peranan Indonesia dalam Percaturan Internasional.

Partisipasi aktif Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia telah ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam setiap Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) PBB melalui pengiriman Konting kin meningkatnya jumlah OPP PBB, kiprah serta Indonesia dalam OPP PBB selama beberapa tahun terakhir justru mengalami penurunan.

Dalam kaitan ini, dipandang perlu pembentukan suatu Pusat OPP Nasional (National Peacekeeping Center) sebagai suatu mekanisme kerja yang melaksanakan fungsi koordinatif inter-departemen secara teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan training personel untuk mempersiapkan kontingen militer, polisi dan sipil dalam misi perdamaian PBB.

Dan pada November tahun 2006 Indonesia mengirim Konga ke Lebanon. Sampai kini kita sudah mengirimkan pasukan Konga XXIII B ke Lebanon
a.   Saat ini Indonesia menjadi anggota di lebih dari 170 organisasi internasional. Jumlah kewajiban bantuan Pemerintah RI sehubungan dengan partisipasinya dalam keanggotaan pada organisasi internasional untuk tahun 2004 yakni sebesar + Rp. 140 milyar.
b.   Dalam memperlihatkan proteksi dan tunjangan aturan khususnya kepada TKI, selama tahun 2004 Pemerintah telah mengadakan serangkaian negosiasi untuk mewujudkan MoU, antara lain: antara RI dan Uni Emirat Arab (UAE) mengenai Penempatan TKI ke UAE yang menegaskan hak dan kewajiban TKI dan pengguna jasa; RI dan Malaysia mengenai Penempatan TKI di Sektor Formal ke Malaysia yang didasari oleh keinginan untuk menertibkan penempatan dan proteksi TKI sektor formal di luar negeri; serta RI dan Korea Selatan wacana pengiriman TKI ke Korea Selatan yang mengatur proses rekrutmen, pengiriman dan pemulangan TKI.

Indonesia memainkan sejumlah kiprah dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia yakni dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini Indonesia sudah cukup banyak pengirimkan Kontingen Garuda (KONGA) ke luar negeri. Sampai kini ini Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya hingga dengan kontingen Garuda yang ke duapuluh tiga (XXIII).

Secara garis besar kontingen garuda yang telah dikirim ke luar negeri secara berturut-turut yakni :
1.      Konga I bertugas di Mesir, yang dikirim pada bulan Nopember l956, dengan kiprah mengamankan dan mengawasi genjatan senjata di Mesir.
2.      Konga II dikirim pada bulan September l960 yang bertugas di Kongo. Tugas ini diembannya hingga bulan Mei l961.
3.      Konga III dikirim ke Kongo pada bulan Desember l963 hingga Agustus l964.
4.      Konga IV, Konga V dan Konga VII di kirim ke Vietnam, dan bertugas mulai bulan Januari l974.
5.      Konga VI, dikirim ke Sinai, Mesir, bertugas dari bulan Agustus l973 hingga April l974.
6.      Konga VIII, ke Sinai, Mesir, pada bulan September l974.
7.      Konga IX, ke Irak-Iran, pada bulan Agustus l988 hingga bulan Nopember l990.
8.      Konga X, ke Namibia, pada bulan Juni l989 hingga Maret l990.
9.      Konga XI, ke perbatasan Irak-Kuwait, pada bulan April 1991 hingga Nopember l991.
10.    Konga XII, ke Kamboja, pada bulan Oktober l991 hingga Mei l993.
11.    Konga XIII, ke Somalia, pada bulan Juli l992 hingga April l993.
12.    Konga XIV, ke Bosnia Herzegovina, bulan Nopember l993 hingga Nopember l995.
13.    Konga XV, ke Georgia, bulan Oktober l994 hingga Nopember l995.
14.    Konga XVI, ke Mozambik, tahun l994.
15.    Konga XVII, ke Philipina, Oktober l994 hingga Nopember l994.
16.    Konga XVIII, ke Tajikistan, Nopember l997.
17.    Konga XIX, yang terdiri atas XIX-1, XIX-2, XIX-3 dan XIX-4, bertugas di Siera Leone, mulai l999 hingga 2002.
18.    Konga XX, bertugas di Republik Demokratik Kongo, tahun 2005.
19.    Konga XXI-XXIII , bertugas di Lebanon, 2006- hingga sekarang.

Selain pengiriman Kontingen Garuda, Indonesia juga mempunyai sumbangan yang cukup berarti bagi penyelesaian sengketa yang terjadi di Kamboja, dengan menyelenggarakan Pertemuan Informal Jakarta (Jakarta Informal Meeting) I dan II. Indonesia juga menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menjadi anggota Badan Tenaga Atom Internasional. Salah seorang putra terbaik Indonesia juga pernah memegang jabatan Presiden Majelis Umum PBB yaitu Adam Malik tahun 1971.

Indonesia juga menjadi sponsor dan sekaligus tuan rumah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun l955; menjadi salah satu sponsor lahirnya Gerakan Non Blok, juga sponsor lahirnya organisasi regional Asia Tenggara “ASEAN” 8 Agustus 1967di Bangkok-Thailand.

C. DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Sekarang ini kita sudah berada dalam era globalisasi, tentu saja kita tidak akan sanggup melepaskan diri dari globalisasi ini. Sudah barang tentu globalisasi ini akan berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kehidupan yang ada dalam masyarakat dilihat dari pekerjaan seseorang (guru, pegawai, petani) maupun dilihat dari tempat tinggal yang berbeda (desa atau kota). Dalam kehidupan berbangsa tentu dilihat dari unsur yang paling kecil yaitu keluarga, suku bangsa dan bangsa. Dan kehidupan bernegara yang meliputi aspek-aspek kenegaraan (infra struktur dan supra struktur).

1. Dampak Globalisasi Ekonomi

Pada potongan awal telah diungkapkan selintas bagaimana produk-produk negara lain memasuki pasar kita. Itu merupakan tanda yang memperlihatkan terjadinya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini sesungguhnya didukung oleh sebuah kekuatan yang luar biasa hebatnya, yaitu apa yang disebut liberalisme ekonomi, yang sering juga disebut kapitalisme pasar bebas.

Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Kapitalisme ini mempunyai tiga ciri pokok, yaitu pertama, sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu; kedua, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif; ke tiga, modal diinvestasikan ke dalam banyak sekali usaha untuk menghasilkan laba. Dalam perkembangannya sistem kapitalisme ini berkembang tidak sehat, lantaran timbulnya persaingan tidak sehat dan mengabaikan unsur etika dan moral. Dimana yang modalnya kuat akan menguasai yang modalnya lemah, kesannya Pemerintah harus ikut mengaturnya.

Bagi negara-negara berkembang, hal tersebut terang akan sangat merugikan, lantaran produk dalam negerinya tidak akan bisa bersaing dengan produk negara maju. Selain itu, bagi masyarakat, yang mengikuti pola hidup yang konsumtif, akan eksklusif memakai apa saja yang tiba dari negara lain, lantaran barangkali itu yang dianggap paling baik, juga sebagai menandakan sudah memasuki kehidupan yang modern.

Jika dilihat dari kacamata yang positif, maka globalisasi akan mempunyai dampak yang menyenangkan, lantaran dengan globalisasi di bidang ekonomi, orang akan secara gampang memperoleh barang konsumtif yang dibutuhkan, membuka lapangan kerja bagi yang mempunyai keterampilan, sanggup mempermudah proses pembangunan industri, juga sanggup mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Dampak Globalisasi Sosial Budaya

Dalam bidang sosial dan budaya, dampak globalisasi antara lain yakni meningkatnya individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda banyak yang menyerupai kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba menggandakan gaya hidup ala Barat yang tidak cocok jikalau diterapkan di Indonesia, menyerupai berganti-ganti pasangan, konsumtif dan hedonisme.

Namun di sisi lain globalisasi juga sanggup mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Misalnya melahirkan pranata-pranata atau lembaga-lembaga sosial gres menyerupai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan pasar modal. Perkembangan pakaian, seni dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan bermasyarakat.

3. Dampak Globalisasi Politik

Dalam bidang politik, dampak globalisasi antara lain yakni dengan perubahan sistem kepartaian yang dianut, sehingga memunculkan adanya partai baru-partai baru; kesadaran akan perlunya jaminan proteksi hak asasi insan HAM), terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan, pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota–anggota parlemen, pemilihan Presiden dan Wapres, Pemilihan Gubernur dan Wagub serta pemilihan Bupati dan Wabup/ Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung.

Tetapi kita harus waspada lantaran adanya perubahan tersebut akan menimbulkan kontradiksi dalam masyarakat, lantaran tidak semuanya masyarakat kita berpendidikan. Selain itu perubahan yang terjadi tidak selalu cocok jikalau diterapkan di Indonesia. Hal ini akan bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita.

RANGKUMAN

Globalisasi yang merupakan suatu proses tatanan masyarakat yang bersifat populer diseluruh dunia dan tidak mengenal batas wilayah, akan memperlihatkan dampak baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Semua aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya maupun hankam akan terkena dampaknya. Menghindar atau bersifat tertutup dari dampak globalisasi yakni menjadi tidak mungkin, lantaran kita yakni potongan dari masyarakat dunia.

Untuk itu kita harus mempunyai sikap dalam menghadapi globalisasi, sehingga kita tidak terhanyut dalam menghadapi dampak globalisasi yang bersifat negatif. Menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme masih sangat dibutuhkan untuk seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi globalisasi.

Dalam melaksanakan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka Indonesia melaksanakan politik luar negeri yang berdasarkan kepada kepentingan nasionalnya. Sehingga setiap kegiatan dalam percaturan internasional tidak akan merugikan kepentingan nasionalnya. Kerjasama dengan bangsa lain di dunia dilakukan dengan prinsip saling menghormati dan bersifat bebas dan aktif. Dengan demikian bangsa Indonesia akan bisa bersaing secara sehat dengan bangsa lainnya di muka bumi dan mewujudkan tujuan nasionalnya dengan baik.

Evaluasi
I. Jawablah soal-soal berikut ini dengan singkat dan jelas.
1. Jelaskan, mengapa bagi Indonesia globalisasi itu dipandang penting?
2. Politik luar negeri RI bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Di manakah rumusan pokok kepentingan nasional itu sanggup ditemukan?
3. Fungsi apakah yang harus diselenggarakan Pemerintah Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar l945?
4. Apakah pengertian politik luar negeri yang bebas dan aktif itu?
5. Jelakan peranan apakah yang dilakukan oleh Indonesia di dalam percaturan internasional?

1.    Globalisasi yakni suatu proses tatanan kehidupan masyarakat yang populer diseluruh dunia dan dalam pelaksanaannya ...
       a. tidak sanggup dibatasi oleh siapapun                            c. tidak mengenal batas wilayah
       b. kurang sanggup dikontrol kemana arahnya                    d. mengarah pada satu titik tertentu
2.    Dampak globalisasi yang bernilai negatif di bidang sosial budaya diantaranya yakni sebagai berikut, kecuali …
       a. bergaya hidup konsumtif                                          c. munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat
       b. berdandan ala Barat                                                 d. sikap hedonisme
3.    Berikut merupakan pola percaturan Indonesia di dunia internasional, kecuali ...
       a. pengiriman pasukan Kontingen Garuda                      c. mendirikan ASEAN
       b. menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB  d. pengiriman pasukan ke Poso
4.    Sifat Politik Luar Negeri Indonesia yakni sebagai berikut, kecuali ...
       a. bebas aktif                                                              c. mengabdi kepada kepentingan Nasional
       b. anti imperialisme                                                      d. demokratis
5.    Perhatikan pernyataan berikut ini
1.   adanya persaingan bebas yang sanggup mengakibatkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang
2.   bisa mengakibatkan munculnya sifat konsumtif
3.   interaksi (kontak) antar bangsa di dunia lebih mudah
4.   tuntutan demokratisasi dan HAM yang bersifat global besar lengan berkuasa kuat mendorong negara-negara dunia ke tiga untuk merespon tuntutan tersebut.
       Manakah nilai-nilai positif globalisasi bagi Indonesia
       a. 1 dan 2                          b. 2 dan 3                            c. 2 dan 5                            d. 3 dan 4
6.    Perhatikan pernyataan berikut ini
       1. bisa mengakibatkan munculnya sifat individualisme
       2. semakin berkembangnya sektor industri
       3. terjadinya kesenjangan sosial
       4. rasa persaudaraan sebagai warga negara global semakin menguat
       Manakah nilai-nilai negatif globalisasi bagi Indonesia
       a. 1, 2 dan 3                      b. 1, 3 dan 4                        c. 1, 4 dan 3                        d. 2, 4 dan 3
7.    Dasar aturan Politik Luar Negeri Indonesia yakni ...
       a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 dan alinea 2               c. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 dan alinea 4
       b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 dan alinea 3              d. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 dan alinea 4
8.    Sarana yang besar lengan berkuasa pada dunia yang tanpa batas di era globalisasi dikala ini yakni ...
       a. lembaga swadaya masyarakat                                  c. media elektro dan media massa
       b. telepon dan radio                                                     d. pialang dan distributor jasa
9.    Dalam rangka mengantisipasi dampak yang bersifat negatif dari perdagangan bebas, maka sanggup dilakukan dengan cara ...
       a. kerjasama dengan negara maju
       b. mengganti sistem ekonomi yang baru
       c. menumbuhkembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tangguh kepada para pengusaha Indonesia
       d. menjalankan sistem ekonomi berdikari tanpa kerjasama dengan negara maju
10.   Ciri-ciri globalisasi yakni sebagai berikut, kecuali ...
       a. segala sesuatu itu terus mendunia
       b. tanpa dibatasi oleh ruang
       c. tanpa dibatasi oleh waktu
       d. sikap, pola dan gaya hidup harus mengikuti Amerika Serikat

Posting Komentar untuk "Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara"