Kriteria Kawasan Khusus (Terpencil, Darurat) Dan Pinjaman Tunjangan Khusus Bagi Guru – Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2019 memuat beberapa hal yang berkaitan dengan kriteria-kriteria di mana suatu daerah sanggup disebut dengan daerah khusus.

Dalam pasal 1 Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019 Permendikbud Nomor 34 tahun 2014 telah diterangkan secara terang bahwasannya yang dimaksud dengan daerah khusus adalah:

a.   daerah yang terpencil atau terbelakang;
b.   daerah dengan kondisi masyarakat adab yang terpencil;
c.   daerah perbatasan dengan negara lain;
d.   daerah yang mengalami peristiwa alam, peristiwa sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain; dan/atau
e.   pulau kecil terluar.

Selanjutnya, mengenai kriteria suatu daerah sanggup dikatakan terpencil atau kurang cendekia sebagaimana pada kepingan di atas, telah dijelaskan secara rinci / detail yang termuat dalam pasal 2 Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019 :

a.  Kriteria daerah yang terpencil atau kurang cendekia ialah sebagai berikut:
  • akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya susukan dengan jalan kaki, mempunyai kendala dan tantangan alam yang besar;
  • tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan kemudahan umum, kemudahan pendidikan, kemudahan kesehatan, kemudahan listrik, kemudahan gosip dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
  • tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan materi pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Kriteria daerah dengan kondisi masyarakat adab yang terpencil ialah adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adab istiadat.

c. Kriteria daerah perbatasan dengan negara lain ialah sebagai berikut:
  • sebagai tempat maritim dan tempat daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang mencakup batas maritim teritorial (BLT), batas zona ekonomi langsung (ZEE), batas landas kontinental (BLK), dan batas zona perikanan khusus; dan/atau
  • sebagai tempat perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

d. Kriteria daerah yang mengalami peristiwa alam, peristiwa sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain ialah sebagai berikut:
  • minimnya kemudahan proteksi keamanan, baik fisik maupun nonfisik;
  • hilangnya kemudahan sarana pelayanan umum berupa kemudahan pendidikan, kemudahan kesehatan, kemudahan listrik, kemudahan gosip dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
  • ditetapkan sebagai daerah peristiwa alam, peristiwa sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat Pemerintah yang berwenang.

e. Kriteria pulau kecil terluar ialah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 Km² (dua ribu kilometer persegi) yang mempunyai titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal maritim kepulauan sesuai dengan aturan Internasional dan Nasional.

Kemudian pada pasal 3 Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019 ini disebutkan bahwasannya penetapan daerah khusus ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dasar pertolongan tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus. Dan pada ayat (1) pasal 4 menyampaikan bahwa (1) Pemerintah daerah sanggup mengusulkan daerah khusus menurut kriteria daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas.

Pada ayat (2) pasal 4 Permendikbud Nomor 34 tahun 2019 ini dikatakan bahwa, Usulan daerah khusus tersebut disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Permendikbud ini telah ditegaskan bahwa Pemerintah daerah yang wilayahnya ditetapkan sebagai daerah khusus ini wajib mengusulkan tunjangan khusus bagi guru sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya, proposal tunjangan khusus ini disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk download Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019 perihal Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru, sanggup diunduh pada links berikut (download/unduh Permendikbud No. 34 Tahun 2019). Semoga bermanfaat dan terimakasih… ...!

Belum ada Komentar untuk "Kriteria Kawasan Khusus (Terpencil, Darurat) Dan Pinjaman Tunjangan Khusus Bagi Guru – Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel