Makna Proklamasi Kemerdekaan Dan Konstitusi Pertama

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Mencermati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadikan kita sebagai warga negara sanggup memahami betapa gigihnya usaha para pendiri Negara (founding father) dalam membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. 

Hal ini membuat kita sadar akan begitu pentingnya kita berbuat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sehingga meningkatkan kualitas pemahaman kita akan makna Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri dan makna hidup berbangsa dan bernegara yang bebas dari belenggu penjajahan.

Di samping kalian sanggup mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan, mendeskripsikan suasana kebatinan kostitusi pertama, menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memperlihatkan perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama, kalian juga sanggup memperoleh pengetahuan yang sanggup dijadikan bekal keterampilan bersikap dalam ikut serta mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Untuk memudahkan kalian menguasai materi dalam pembahasan materi asuh ini, sebaiknya kalian aktif dalam kegiatan kiprah maupun latihan yang direncanakan ibarat yang ada dalam materi asuh ini, dan untuk memudahkan kalian melaksanakan banyak sekali kegiatan yang hendak dilakukan dalam pembelajaran tiap serpihan materi asuh ini, sebaiknya kalian beserta guru mempunyai naskah Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya.

A. HAKIKAT DAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

1. Hakikat Proklamasi

Sebelum kita membahas apa arti Prokklamasi, ada baiknnya kita kaji terlebih dahulu proses terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pembahasan ini penting biar kalian lebih mengerti dan menjiwai arti proklamasi yang bahu-membahu sehingga kalian tidak salah dalam bertindak dan mempunyai perilaku kemandirian untuk mengantisipasi segala upaya yang merongrong kewibawaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari orang-orang yang ingin memecah belah persatuan Indonesia.

Latar belakang adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima di Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki Jepang.

Hal ini mengakibatkan Jepang mengalah tanpa syarat kepada Sekutu yang diketuai oleh Amerika Serikat. Pada dikala itulah kesempatan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan Jepang.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat diantara para pejuang. Pejuang golongan muda yang antara lain terdiri dari Sukarni, Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Soedarsono, Soepono, Chaerul Saleh menghendaki kemerdekaan secepat mungkin, dan pejuang golongan renta yang antara lain Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru lantaran mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada dikala proklamasi.

Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan dengan proklamasi kemerdekaan dikala itu sanggup menjadikan pertumpahan darah yang besar, serta sanggup berakibat sangat fatal bila para pejuang Indonesia belum siap.

Kemudian pertemuan-pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau
disebut juga Dokuritsu Zyunbi Linkai dalam bahasa Jepang). Para pejuang golongan muda tidak menyetujui rapat itu, dan menganggap PPKI yaitu sebuah tubuh yang dibuat oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan dari pertolongan Jepang.

Pada dikala itu para pejuang golongan muda kehilangan kesabaran kemudian mereka menculik Soekarno dan Hatta serta membawanya ke Rengasdengklok, yang sebagai insiden Rengasdengklok. Tujuan penculikan itu yaitu biar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah mengalah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang serta siap menanggung risikonya.

Sementara itu di Jakarta, golongan muda yang diwakili Wikana, dan golongan renta yang diwakili Mr. Ahmad Soebardjo melaksanakan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.

Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para cowok untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah datang di Jakarta, mereka eksklusif menuju ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang menjadi Jl. Imam Bonjol No. 1 gedung museum perumusan teks proklamasi) yang diperkirakan
aman dari Jepang.

Sekitar 15 cowok berkumpul di sana antara lain B.M. Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan ihwal proklamasi. Para pejuang muda menuntut Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio,
disusul pengambilalihan kekuasaan.

Mereka juga menolak planning PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Di kediaman Laksamana Maeda (Jl. Imam Bonjol No. 1) para pejuang kemerdekaan melaksanakan rapat semalam suntuk untuk mempersiapkan teks Proklamasi.

Dalam rapat tersebut dihasilkanlah konsep naskah Proklamasi dan telah disepakati konsep Soekarnolah yang diterima, kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik, dan pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 berhubung alasan keamanan pembacaan teks Proklamasi dilakukan di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang menjadi Jalan Proklamasi No. 1). Tepat pada jam 10 pagi waktu Indonesia serpihan barat hari Jum’at Legi, Soekarno yang didampingi Moh. Hatta membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan Proklamasi itu?

Asal kata Proklamasi yaitu dari kata “proclamatio” (bhs. Yunani) yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumunan tersebut terutama pada hal-hal yang bekerjasama dengan ketatanegaraan.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumumam kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut bahu-membahu tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari negara yang bersangkutan namun juga kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini.

Dengan Proklamasi, telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara gres yang terbebas dari penjajahan negara lain. Dengan Proklamasi, telah lahir sebuah negara gres yang mempunyai kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. Proklamasi menjadi tonggak awal munculnya negara gres dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia.

Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa juga sanggup merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah usaha bangsa tersebut yang telah usang dilakukan untuk sanggup terbebas dari belenggu penjajah. Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa yang belum merdeka merupakan sesuatu yang sangat diidam-idamkan untuk terlaksananya, dikarenakan dengan Proklamasi Kemerdekaan, bangsa yang bersangkutan sanggup hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan, bangsa yang bersangkutan sanggup meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa yang bersangkutan sanggup meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya serta sanggup mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan menyebarkan segala potensi yang dimilikinya. Oleh karenanya Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya, suatu bangsa harus berjuang mati-matian penuh pengorbanan.

Dengan mencermati uraian di atas dapatlah disimpulkan pula bahwa Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa merupakan suatu cita-cita. Oleh karenanya apabila impian itu sudah tercapai, apa yang akan dilakukan selanjutnya?

Pada umumnya kemerdekaan bagi suatu bangsa dimaksudkan untuk:
a.   melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain;
b.   dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional;
c.   mencapai tujuan nasional bangsa.

Untuk memenuhi maksud dikumandangkannya kemerdekaan, maka sesudah Proklamasi Kemerdekaan bangsa yang bersangkutan haruslah mempertahankannya dengan segala upaya dan dengan usaha yang gigih untuk mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu, dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional bangsa sebagai impian bangsa yang bersangkutan yang telah usang diperjuangkan.

Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan puncak usaha bangsa Indonesia yang telah usang dilakukan biar sanggup terbebas dari belengggu penjajah Belanda.

Bangsa Indonesia sudah usang berjuang untuk meraih kemerdekaan dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga serta harta benda. Meskipun sebelumnya usaha bangsa Indonesia ini masih bersifat kedaerahan, namun semenjak berdirinya pergerakan bangsa “Boedi Oetomo” pada tahun 1908 telah memperlihatkan tekad berpengaruh usaha bangsa Indonesia untuk sanggup meraih kemerdekaan dan berdirinya sebuah negara yang berdaulat. Oleh karenanya Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia mempunyai makna yang sangat mendalam.

2. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada di dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa semenjak dikala itu Bangsa Indonesia telah merdeka.

Pernyataan kepada dunia luar juga untuk memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia semenjak dikala itu sudah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional.

Sedangkan pernyataan kepada bangsa Indonesia sendiri juga untuk menawarkan dorongan dan rangsangan bagi bangsa Indonesia, bahwa semenjak dikala itu, bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia, sehingga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya impian nasional bangsa Indonesia.

Pernyataan merdeka dari bangsa Indonesia juga mempunyai arti semenjak dikala itu bangsa Indonesia telah mengambil perilaku untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian berarti bahwa bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada dikala itu telah berdiri Negara baru, yaitu Negara Indonesia.

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan telah menandai berdirinya sebuah negara baru, dan dengan berdirinya negara gres ini maka sebagai konsekuensinya negara gres ini harus mempunyai tata aturan sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara gres tersebut. Sebuah negara gres merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat (Logemann). Mengatur dan menyelenggarakan sesuatu masyarakat inilah dibutuhkan suatu tata aturan kehidupan, yang dengan kata lain disebut pula tata hukum.

Proklamasi Kemerdekaan yang telah dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta menjadi tonggak bagi berdirinya negara Indonesia, dan uraian isi Proklamasi Kemerdekaan tersebut menjadi dasar bagi berjalannya kehidupan bernegara bangsa Indonesia.

Oleh lantaran itulah Proklamasi Kemerdekaan merupakan norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata aturan Indonesia, sehingga Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma atau aturan atau ketentuan aturan yang lain-lainnya. Dengan kata lain, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama dari pada Tatahukum baru, yaitu tatahukum Indonesia.

B. SUASANA KEBATINAN KONSTITUSI PERTAMA

1. Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar

Aturan tata tertib hidup bernegara yang menjadi dasar segala tindakan dalam kehidupan negara sering disebut sebagai aturan dasar atau konstitusi.

Samakah Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar?

Konstitusi sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar, meskipun arti konstitusi itu sendiri yaitu aturan dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar tergolong aturan dasar yang tertulis, sedangkan aturan dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut konvensi. Dikatakan konvensi lantaran mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1.   merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara;
2.   tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar;
3.   diterima oleh seluruh rakyat;
4.   bersifat pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.

Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara pada dikala Orde Baru contohnya pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Isi Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:
a.   Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pemba-
a.   gian kekuasaan masing-masing serta mekanisme penyelesaian duduk perkara yang timbul diantara forum tersebut.
b.   Hak-hak asasi manusia
c.   Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,
d.   Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, ibarat tidak dikehendaki terulangnya kembali munculnya seorang diktator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam misalnya.
e.   Sering pula memuat impian rakyat dan asas-asas ideologi negara.

Bagaimana dengan isi Undang-Undang Dasar 1945?

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka perlulah untuk ditetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang melandasi kehidupan bernegara sebagai tata aturan gres atas sebuah negara gres yaitu negara Indonesia. Oleh karenanya pada tanggal 18 Agustus 1945 dikala itu Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia telah memutuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia.

Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonsia (PPKI) sebagai konstitusi pertama negara Republik Indonesia yaitu naskah Rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan beberapa perubahan pembiasaan dan janji wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan tubuh yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia, dan bersidang semenjak tanggal 29 Mei 1945 hingga dengan tanggal 16 Juli 1945 mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah negara gres termasuk mempersiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang Dasar.

Oleh karenanya penetapan dan ratifikasi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penetapan dan ratifikasi sebuah Undang-Undang Dasar sebagai hasil janji bangsa Indonesia yang duduk di BPUPKI yang berasal dari banyak sekali tempat dan golongan yang ada. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 inilah merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang senasib dan sepenanggungan sebagai bekas bangsa jajahan Belanda dan Jepang. Dengan kata lain Undang-undang Dasar 1945 mempunyai nilai pemersatu bangsa.

3. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama?

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama bangsa Indonesia di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Pembukaan, Bagian Batang Tubuh, dan Bagian Penutup.

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila.

1)   Pokok Pikiran Pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila.
2)   Pokok Pikiran Kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa insan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membuat keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelamaan Sila Kelima Pancasila;
3)   Pokok Pikiran Ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila;
4)   Pokok Pikiran Keempat yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini memperlihatkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara akal pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh impian moral rakyat yang luhur.

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama negara Indonesia berdasar dan diliputi oleh nilai-nilai kerohanian: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dasar-dasar kerokhanian Ketuhanan dan Kemanusiaan menawarkan ciri dan sifat Konstitusi pertama negara Indonesia berasas kerokhanian nilai-nilai religius, nilai-nilai moral dan kodrat manusia.

Suasana kerokhanian Persatuan dan Kerakyatan menawarkan sifat dan ciri Konstitusi pertama negara Indonesia merupakan suatu satu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga merupakan suatu kesatuan Tertib Hukum Nasional Indonesia. Sedangkan suasana kerokhanian Keadilan menawarkan ciri dan sifat bahwa Konstitusi pertama negara Indonesia berdasarkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan dan keadilan dalam hidup bersama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga sanggup dikatakan memuat prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan dari bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dengan jalan bernegara. Dari prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan dari bangsa Indonesia tersebut terkandung pula nilai-nilai yang mewarnai isi Konstitusi pertama, antara lain:

1)   Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci, lantaran terkandung suatu legalisasi ihwal nilai hak kodrat, yaitu hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menempel pada insan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak kodrat ini bersifat mutlak, karenanya tidak sanggup diganggu gugat, sehingga penjajahan sebagai pelanggaran terhadap hak kodrat ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan harus dihapuskan.

Atas dasar inilah maka bangsa Indonesia mewujudkan suatu hasrat yang berpengaruh dan bundar untuk menentukan nasib sendiri terbebas dari kekuasaan bangsa lain melalui usaha sendiri menyusun suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka artinya benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain. Bersatu artinya negara Indonesia merupakan negara dengan satu bangsa yang mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan.

Berdaulat artinya negara yang berdiri di atas kemampuan sendiri, dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan tujuan dan nasibnya sendiri serta mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dengan sesama bangsa dan negara lain yang ada di dunia. Adil maksudnya negara mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama, dan makmur maksudnya terpenuhinya kebutuhan insan baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rokhaniah. Hal ini sanggup dicermati dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertutama alinea pertama dan alinea kedua.

2)   Disamping itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kembali Proklamasi Kemerdekaan, yang isinya merupakan legalisasi nilai religius, dan nilai moral. Nilai religius artinya negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius. Secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa insan yaitu makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga kemerdekaan disamping merupakan hasil jerih payah usaha bangsa Indonesia juga merupakan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai moral mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa, terutama pada isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:”... didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Oleh lantaran sifatnya sebagai hak kodrat, maka bersifat mutlak dan asasi, sehingga hak tersebut merupakan hak moral juga. Berbagai hal tersebut sanggup dicermati dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga.

Inilah yang menjadikan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang tak terpisahkan. Proklamasi tanpa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka tidak lebih hanya akan mengganti kekuasaan orang ajaib dengan kekuasaan bangsa sendiri tetapi tidak terang kemudian apa yang akan diselenggarakan sesudah kekuasaan itu diganti dengan kekuasaan bangsa sendiri.

Sebaliknya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ada Proklamasi Kemerdekaan, maka prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan bangsa Indonesia hanya akan menjadi angan-angan belaka yang tidak akan terwujud.

3)   Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu ihwal tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara. Hal tersebut sanggup dicermati dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. Tujuan negara yang tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sesudah memilki Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan negara tersebut merupakan tujuan nasional yang secara rinci sanggup diurai sebagai berikut:
(1)     membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(2)     memajukan kesejahteraan umum,
(3)     mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
(4)     ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial.

Ketentuan diadakannya Undang-Undang Da-sar Negara itu sendiri juga sanggup dicermati dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan:”… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia…”.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara Indonesia yaitu negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan keharusan bagi suatu negara untuk adanya Hukum dasar yang melandasi segala kegiatan kehidupan kenegaraan. Segala penyelenggaraan negara dan segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan aturan dasar.

Demikian pula Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama Kelas VII setiap pelaksanaan kehidupan kenegaraan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat atau warganegara haruslah berdasarkan pada segala ketentuan yang ada dalam aturan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar negara. Dengan aturan dasar negara penyelenggaraan kehidupan bernegara sanggup berjalan dengan tertib dan teratur. Mengenai Bentuk Negara sanggup dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: “…yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Kalimat ini memperlihatkan bahwa bentuk negara Indonesia yaitu negara Republik yang berkedaulatan rakyat.

Republik yang berasal dari kata “res publika” yang artinya organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Di dalam negara yang berbentuk Republik, kehendak negara yaitu hasil dari suatu insiden hukum, dan terdapat suatu tubuh yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang kekuasaan. Keputusan-keputusan tubuh ini merupakan hasil proses aturan yang sesuai dengan Konstitusi negara, dan sebagai wujud kehendak negara. Sedangkan kedaulatan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan.

Kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi terhadap warganegara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh lantaran itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu tubuh yaitu Pemerintah. Bila Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti Pemerintah.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN (Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh lantaran itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan usaha pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada dikala yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehendak rakyat berdasarkan JJ Rousseau ada dua, yaitu kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan Volente de Tous dan kehendak rakyat dari sebagian rakyat yakni rakyat dengan bunyi terbanyak, yang dinamakan Volente Generale. Dalam praktek bilamana jumlah rakyat sudah terlalu banyak, maka pengambilan keputusan berdasar kehendak seluruh rakyat akan mengalami hambatan berlarut-larutnya penentuan keputusan tersebut yang sanggup mengakibatkan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sistem bunyi terbanyak lebih banyak dipakai terutama oleh negara-negara demokrasi Barat.

Pengungkapan dasar filsafat negara dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sanggup dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: “…dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…”

Dasar filsafat negara dibutuhkan biar negara tersebut mempunyai pedoman atau patokan untuk suatu kehidupan bernegara yang tertib, terarah dan terencana, sehingga menjadi suatu negara yang bermartabat di mata bangsa-bangsa lain di dunia.

Dari ketentuan tersebut tersurat adanya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi asas kerokhanian yang menjadi sumber nilai, norma serta kaidah moral maupun hukum
negara. Oleh karenanya sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sering disebut pula sebagai ideologi negara (Staatsidee) yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta segala
peraturan perundang-undangan yang ada dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila merupakan sumber tertib aturan Indonesia.

b. Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang membuat pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan di atas mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan impian aturan yang menguasai aturan dasar negara, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar membuat pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 Bab, masing-masing Bab tersebut dibagi lagi menjadi pasal-pasal yang seluruhnya ada 37 pasal. Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu bahwa negara Indonesia yaitu suatu negara demokrasi, sehingga nilai-nilai dasar demokrasi mewarnai isi pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar demokrasi yang terpenting yaitu bahwa pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makara kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nilai-nilai dasar demokrasi tersebut antara lain:
1)   keterlibatan warganegara dalam pengambilan keputusan politik;
2)   perlakuan dan kedudukan yang sama
3)   kebebasan dan proteksi terhadap hak asasi manusia
4)   sistem perwakilan
5)   pemerintahan berdasarkan hukum
6)   sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas;
7)   pendidikan rakyat yang memadai.

Penerapan nilai-nilai demokrasi dibutuhkan forum penopang demokrasi, dan hal ini telah ada dan diatur di dalam
bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga penopang demokrasi tersebut antara lain :
1)   Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2)   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dengan pemilu yang jujur dan adil;
3)   Sistem dwi partai atau lebih atau multi partai
4)   Pers yang bebas
5)   Sistem peradilan yang bebas dan mandiri

Beberapa nilai demokrasi yang mewarnai isi dari Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi pertama) sanggup dikaji dari beberapa pasal dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (Penjelasan Konstitusi
pertama), antara lain:

(a)  Dalam Penjelasan Umum ihwal Pokok-pokok Pikiran dalam “Pembukaan” dinyatakan bahwa Pokok Pikiran yang ketiga yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Oleh lantaran itu system negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini memperlihatkan bahwa negara Republik Indonesia yaitu negara yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat. Rakyatlah yang berkuasa.

(b) Dalam Penjelasan Umum ihwal Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan bahwa: Negara Indonesia berdasar atas aturan (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu tubuh berjulukan “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden menjalankan haluan negara berdasarkan garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis.

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pre-siden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi.  Dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab yaitu di tangan Presiden. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun kedaulatan ada di tangan rakyat namun jalannya Pemerintahan dilakukan berdasarkan atas hukum.

(c)  Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa kedaulatan yaitu di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

(d) Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

(e)  Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang ditetapkan yaitu undang-undang ihwal Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat dan MPR. Di sinilah wujud nilai-nilai demokrasi ihwal system perwakilan dan system pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas.

(f)  Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, serta hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(g) Pasal 27 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam aturan dan pemerintahan dan wajib menjunjung aturan dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Inilah wujud nilai demokrasi ihwal perlakuan dan kedudukan yang sama serta bentuk partisipasi warganegara dalam pengambilan keputusan politik.

(h)  Pasal 28 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan verbal dan goresan pena dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

(i)   Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tidap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat berdasarkan agamanya dan kepercayaannya itu.

(j)   Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hal ini juga memperlihatkan nilai demokrasi terutama bentuk keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik.
(k)  Pasal 31 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menerima pengajaran, dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

c. Bagian Penutup

Bagian Penutup Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Aturan Peralihan yang terdiri dari empat pasal, dan Aturan Tambahan yang terdiri dari dua ayat. Bagian Penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan aturan yang ada bagi suatu negara gres dengan pemerintahan baru. Dengan demikian kehidupan awal bernegara akan sanggup berjalan dengan baik.

Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak sanggup dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama serpihan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Makna Proklamasi Kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu, telah dirinci dan menerima pertanggungjawaban dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini
dapat dilihat pada:
1)   Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan (“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”) menerima penegasan dan klarifikasi pada alinea pertama hingga dengan alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2)   Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan (“Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Meskipun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang tidak sanggup dipisahkan dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, namun antara keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang mendasar (staatsfundamentalnorm) yang tidak sanggup dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk Negara.

Untuk sanggup dikatakan sebagai Pokok Kaidah Negara yang mendasar (Staatsfundamentanorm) harus memiiliki unsur-unsur mutlak, antara lain:

1.   dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar Negara yang dibentuknya;
2.   dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara, yaitu dasar tujuan Negara baik tujuan umum maupun tujuan khusus, bentuk negara, dan dasar filsafat Negara (asas kerokhanian Negara).

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sub serpihan Suasana Kebathinan Konstitusi Pertama di atas, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pokok Kaidah Negara yang mendasar (Staatsfundamentalnorm).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai hakikat kedudukan aturan yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pembagian terstruktur mengenai dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat supel, artinya sanggup mengikuti perkembangan jaman sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian bila kita mencermati hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hubungan suatu kesatuan bulat, serta hubungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hubungan langsung, maka sanggup disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak sanggup dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Mari DiskusiMasing-masing kelompok yang telah terbentuk di kelas kalian mencoba mencermati isi teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian temukan hal-hal yang sama dari isi Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presentasikan di kelas dan diskusikan dengan kelompok lain yang dipandu oleh guru kalian.

D. SIKAP POSITIF TERHADAP MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SUASANA KEBATINAN KONSTITUSI PERTAMA

1. Mengisi Kemerdekaan

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan yang menandai telah berdirinya sebuah negara gres dengan tata hukumnya sendiri sebagai konsekuensinya, maka harus disusun sebuah konstitusi yang mengatur kehidupan bernegara dengan sistem politik yang diinginkan beserta perangkat kelembagaannya.

Mengumandangkan kemerdekaan tentunya menginginkan sesuatu tujuan tertentu, yaitu tujuan hidup bernegara yang bebas dari belenggu penjajahan. Setelah merdeka, tidaklah lepas dari apa yang akan dilakukan oleh bangsa dalam hidup bernegara. Oleh karenanya negara yang gres terbentuk haruslah mempunyai tujuan yang hendak
dicapai. Tujuan inilah yang sering disebut sebagai tujuan negara.

Untuk mencapai tujuan negara, maka bangsa yang bersangkutan haruslah melaksanakan suatu kegiatan, perbuatan dan tindakan dalam kehidupan bernegara yang mengarah kepada berhasilnya tujuan negara yang ditentukan. Agar tujuan negara sanggup tercapai dengan baik dan berhasil guna, maka jalannya kehidupan bernegara haruslah dilakukan dengan tertib, teratur dan tenteram, sehingga terwujud suatu kedamaian hidup bernegara. Oleh lantaran itulah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman tersebut dibuatlah suatu aturan tata tertib hidup bernegara.

Untuk menyempurnakan berdirinya negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri dari 27 orang anggota dengan Ketua dan Wakil Ketua tetap Ir. Soekarno dan Drs, Mohammad Hatta dalam sidangnya memutuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara sebagai Konstitusi pertama, serta menentukan Presiden dan Wapres yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru.
Setelah negara gres berdiri, maka negara gres tersebut haruslah sanggup berdiri diatas kaki sendiri dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak lagi dibawah dampak dan belenggu negara lain (penjajah) sehingga jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kehidupan bangsa dan negara yang bebas, bangsa dan negara yang merdeka.

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas dan merdeka tidaklah mungkin dilakukan dengan sekehendak hatinya atau sebebas-bebasnya, bila dilakukan demikian maka negara gres tersebut niscaya akan mengalami kekacauan dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Untuk itulah biar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan teratur, negara gres tersebut haruslah mempunyai tatanan aturan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Tatanan aturan tersebut disebut juga sebagai aturan dasar atau konstitusi atau undang-undang dasar.

Demikian pula halnya dengan negara gres Republik Indonesia yang dikala itu telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. untuk mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah dibutuhkan landasan berpijak guna kelancaran jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu dibutuhkan pula alat perlengkapan yang dipakai untuk berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan.

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu wujud untuk memenuhi keharusan kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur. Disamping itu sanggup dikatakan pula suatu tindakan pemenuhan guna mengisi kemerdekaan. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 sanggup dikatakan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan, lantaran sudah menyatakan diri sebagai negara gres yang merdeka dengan tata hukumnya sendiri. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui ketentuan normatif yang mengikat seluruh rakyat dan para penyelenggara negara maupun seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menghormati dan menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 maka bangsa Indonesia telah mempunyai landasan atau pedoman untuk berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman untuk berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut sebagai salah satu sarana untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Disamping itu dengan Undang-Undang Dasar 1945 pula, dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara Republik Indonesia memerlukan alat-alat kelengkapan negara sebagai suatu forum negara yang mempunyai kiprah yang menentukan bagi berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara guna meraih keberhasilan Negara Republik Indonesia mencapai impian negara.

Lembaga-lembaga negara yang diinginkan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung.

2. Mempertahankan Kemerdekaan

Setelah kita merdeka dan negara kita mempunyai Undang-Undang Dasar serta Lembaga-lembaga Negara, apa saja yang sanggup kita lakukan untuk melanjutkan usaha para pendiri negara ini dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia?

Tindakan mempertahankan kemerdekaan dikala ini merupakan suatu tindakan melanjutkan usaha para pendiri negara. Perjuangan yang ingin dicapai oleh para pendiri negara tidak lain yaitu terwujudnya tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Sebagai anggota bangsa dan warga negara Indonesia kita harus menyadari akan tanggungjawab kita untuk meneruskan usaha para pendiri negara sekaligus sebagai wujud bhakti kita kepada negara tercinta, yaitu dengan melaksanakan tindakan-tindakan positif guna mencapai tujuan negara. Tindakan-tindakan positif tersebut antara lain:
1. Bagi para penyelenggara negara:
a. menjalankan kiprah dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggungjawab guna tecapainya kesejahteraan rakyat;
b. dalam pengambilan kebijakan politik harus tetap mengutamakan kepen-tingan rakyat, menjaga keutuhan wilayah, dan menjunjung tinggi persatuandan kesatuan bangsa;
c. menjalankan kehidupan kenegaraan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila;
d. menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana.
e. cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan.
f. menjalankan kebijakan negara dalam kerangka pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.
2. Bagi warga negara Indonesia:
a. bagi para pelajar dengan berguru ulet untuk meraih impian mewujudkan warga bangsa yang cerdas;
b. tetap menjaga persatuan dan kesa-tuan bangsa dengan tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, negara dan orang tua, ibarat contohnya menghindari perbuatan merusak lingkungan, tidak melaksanakan perkelahian antar pelajar, anti narkoba, anti kekerasan terhadap sesama dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai nilai-nilai Pancasila;
d. melestarikan kehidupan yang demokratis dalam keberagaman dengan tetap menjunjung tinggi semangat bhineka tunggal ika.

3. Sikap Positif Terhadap Makna Proklamasi

Sikap positif berarti perilaku yang mendukung terhadap sesuatu. Sikap positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih dari pada itu, yaitu kreatif, kritis, sanggup berdiri diatas kaki sendiri dan berani membelakebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya perilaku positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama yaitu perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai bangsa Indonesia yang terlahir di bumi tanah air Indonesia kita harus menyadari akan mulia dan terpujinya usaha para pendiri negara ini. Dengan gigih mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai hero bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang berpengaruh dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Oleh karenanya apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh para pendiri negara, para pejuang bangsa, para hero bangsa dihentikan disia-siakan dan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan konkret guna mencapai tujuan nasional bangsa. Inilah wujud perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan bangsa.

Sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan berarti menghargai usaha para hero bangsa, dan perilaku positif terhadap suasana kebatinan dan nilai-nilai Konstitusi pertama berarti menjunjung tinggi impian kehidupan bernegara dengan tata aturan bernegara di dalam kehidupan negara yang didirikan pada pada tanggal 17 Agustus 1945.

Helikopter hasil karya bangsa Indonesia (PT Dirgantara Indonesia, Bandung), wujud kemandirian bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan. Para siswa sedang melaksanakan kegiatan berguru di kelas untuk menggali ilmu sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan mengisi kemerdekaan.

Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para hero bangsa sanggup ditunjukkan dengan banyak sekali upaya
untuk mengisi kemerdekaan guna menuju tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan menjunjung tinggi impian kehidupan bernegara sanggup ditunjukkan dengan banyak sekali upaya biar kehidupan bernegara sesuai dengan tata aturan bernegara yang diharapkan. Upaya yang sanggup dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan, kegiatan dan perbuatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan nasional dalam tata aturan bernegara yang sesuai dengan aturan dasar negara, dan ini sanggup dilakukan dengan beberapa aktivitas, diantaranya:
1.      sebagai warganegara yang selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.      berlaku jujur dalam setiap kata dan perbuatannya;
3.      belajar ulet supaya menjadi warga negara yang cerdas berpendidikan yang maju setara dengan bangsa-bangsa dari negara-negara maju;
4.      membangun negara dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia;
5.      meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendirikan tempat-tempat usaha produktif untuk menampung tenaga kerja;
6.      menunjukkan rasa kebersamaan seluruh suku bangsa yang ada untuk saling membantu dalam melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
7.      memupuk empati toleransi adanya perbedaan dengan tetap berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
8.      selalu setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia;
9.      selalu bekerja keras tanpa kenal mengalah untuk membangun negara;
10.    menentang segala penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia;
11.    menghormati dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku;
12.    menghargai perbedaan pendapat,
13.    berlaku adil dalam mengambil keputusan,
14.    berperan serta dalam pelaksanaan pemilu,
15.    mendukung segala kebijakan politik pemerintah yang merakyat,
16.    rela berkorban untuk membela tanah air dari serangan musuh,
17.    selalu setia mempertahankan keutuhan wilayah negara.
18.    kritis terhadap kondisi kehidupan kesengsaraan rakyat;

Hakekat Proklamasi Kemerdekaan yaitu pengumumam kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Makna Proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada di dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa semenjak dikala itu Bangsa Indonesia telah merdeka.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata aturan Indonesia, sehingga Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma atau aturan atau ketentuan aturan yang lain-lainnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi. Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai beridirinya suatu negara baru. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Pertama bangsa Indonesia di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Pembukaan, serpihan Batang tubuh, dan Bagian Penutup.

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama Kelas VII Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak sanggup dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama serpihan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sautu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

EVALUASI

I. Pilihlah salah satu balasan yang berdasarkan kalian paling tepat. Berilah tanda melingkari pada balasan yang dipilih.

1.   Makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu …
a.   untuk menjalin hubungan yang erat diantara suku-suku bangsa yang ada di seluruh pelosok tanah air
b.   dorongan dan rangsangan bangsa Indonesia untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan
c.   untuk memperlihatkan kepada dunia luarbahwa bangsa Indonesia yaitu bangsa yang merdeka dan berdaulat
d.   perwujudan adanya bangsa gres dengan negara baru.
2.   Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi bangsa lain yaitu ...
a.   bahwa bangsa Indonesia yaitu bangsa yang merdeka yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain.
b.   untuk memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia semenjak dikala itu sudah merdeka dan berdaulat.
c.   menjalin hubungan yang erat diantara suku-suku bangsa yang ada di seluruh pelosok tanah air.
d.   perwujudan adanya bangsa gres dengan negara gres yang mempunyai tanggungjawab yang berat dalam mencapai impian kemerdekaan.
3.   Bangsa Indonesia mengakui bahwa insan yaitu makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga kemerdekaan disamping merupakan hasil jerih payah usaha bangsa Indonesia juga merupakan rakhmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan legalisasi adanya …
a.   nilai hak kodrat
b.   nilai pemersatu bangsa
c.   nilai religius
d.   nilai demokrasi
4.   Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama bangsa Indonesia disusun oleh wakil-wakil rakyat Indonesia yang duduk di BPUPKI yang bersidang dan berdiskusi serta mengambil keputusan dan atas janji bersama mengenai isi dari Undang-Undang Dasar 1945, oleh lantaran itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama mempunyai …
a.   nilai hak kodrat
b.   nilai pemersatu bangsa
c.   nilai religius
d.   nilai demokrasi
5.   Yang dimaksud nilai hak kodrat yang terdapat dalam Konstitusi pertama yaitu …
a.   hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang menempel pada insan sebagai makhluk individu dan makhluk social.
b.   hakikat insan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu tunduk dan setia kepada Nya.
c.   kodrat sebagai bangsa yang merdeka yang memperjuangkan kemerdekaannya dengan jerih payah sendiri bukan dari pertolongan bangsa lain;
d.   hak atas kehidupan yang layak bagi setiap insan dengan kewajiban yang hakiki harus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6.   Pokok Pikiran I yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan sila Pancasila yaitu ...
a.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
b.   Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;
c.   Persatuan Indonesia;
d.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
7.   Pokok Pikiran III yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan sila Pancasila yaitu ...
a.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
b.   Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;
c.   Persatuan Indonesia;
d.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
8.   Pokok Pikiran IV yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan sila Pancasila yaitu...
a.   Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
b.   Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;
c.   Persatuan Indonesia;
d.   Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
9.   Berikut ini merupakan pola perilaku positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan …
a.   menunggu perintah dari negara untuk menyerang negara musuh;
b.   menjadi pengemis untuk menyambung hidup;
c.   belajar ulet guna memajukan pendidikan bangsa;
d.   berani menentang kebijakan yang lebih populis.
10. Contoh perilaku positif terhadap nilai-nilai Konstitusi Pertama yaitu …
a.   menjunjung tinggi aturan yang berlaku
b.   berjuang melawan kebijakan pemerintah untuk kepentingan partai
c.   mendukung usaha menentang lawan dengan kekerasan;
d.   bertanding demi ketenaran dan imbalan hadiah

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan sempurna !

1.   Uraikanlah makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
2.   Apa yang dimaksud dengan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945.
3.   Samakah konstitusi dengan undang-undang dasar? Jelaskan.
4.   Berikanlah tiga pola perbuatan atau tindakan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.
5.   Berikanlah tiga pola perilaku positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

III. Tes Sikap

Berikan tanggapan kalian dengan menjawab angket berikut ini, dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan kehendak kalian.
No. Pertanyaan. SS. S. N. TS. STS. Alasan
a.   Kita wajib menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia
b.   Sebagai rakyat Indonesia kita mempunyai hak untuk menentukan dan dipilih dalam Pemilu
c.   Kita wajib menghargai dan toleransi atas perbedaan keyakinan dan agama sesama bangsa Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi
d.   Setiap warga negara Indonesia harus menjadi sarjana
e.   Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah wajib didukung oleh setiap warganegara
f.    Keberanian mengemukakan pendapat merupakan wujud kemerdekaan bangsa yang keliru
g.   Setiap warganegara wajib membela negara tanpa kecuali
h.   Demonstrasi merupakan wujud kritisi rakyat kepada kebijakan penguasa
i.    Tidak perlu memperhatikan aspirasi rakyat dalam menjalankan kiprah sebagai pejabat negara
j.    Kewajiban seluruh siswa sebagai warganegara Indonesia yaitu berguru ulet untuk mencapai cita-cita

IV. Analisis Kasus

Setiap warga negara Indonesia kewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Carilah satu informasi di surat kabar ihwal kegiatan warga negara Indonesia yang menggambarkan upaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Berikan komentar kalian terhadap informasi tersebut, apakah kalian sanggup untuk melaksanakan tindakan yang sama ibarat dalam berita?

Belum ada Komentar untuk "Makna Proklamasi Kemerdekaan Dan Konstitusi Pertama"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel