Partisipasi Dalam Perjuangan Pembelaan Negara

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia bertekad lingkaran untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Sebagai anak bangsa dan warga negara kalian perlu mempunyai kemampuan partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Kemampuan ini sangat penting biar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta sanggup melakukan fungsinya yakni mewujudkan tujuan bernegara.

Tujuan NKRI sangat mulia, yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian infinit dan keadilan sosial. 

Dengan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan kalian masing–masing, berarti kalian telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Partisipasi kalian ini sanggup menunjang usaha NKRI dalam mewujudkan tujuan bernegara dan menjaga kelangsungan hidupnya.

A. PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA

Pada penggalan ini kalian diajak untuk mempelajari pentingnya usaha pembelaan negara. Materi ini penting dipahami biar setiap warga negara mempunyai pemahaman, kesadaran, dan kemauan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara.

1. Pengertian Usaha Pembelaan Negara

Pernahkah kalian melihat atau meraba wujud negara? Tentu kalian sulit melihat atau meraba wujud negara, lantaran negara bersifat abnormal (in abstracto). Namun demikian, untuk mengetahui wujud negara sanggup kita telusuri dari unsur-unsur negara mirip penduduk, wilayah, pemerintah, dan pengakuan. Unsur-unsur itulah yang mesti kita bela. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dijelaskan pengertian usaha pembelaan negara. Untuk mengetahui hal tersebut, sanggup dilihat dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 ihwal Pertahanan Negara.

Istilah yang dipakai dalam undang-undang tersebut bukan ”usaha pembelaan negara” tetapi dipakai istilah lain yang mempunyai makna sama yaitu ”upaya bela negara”. Dalam klarifikasi tersebut ditegaskan, bahwa upaya bela negara yakni sikap dan sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Sikap hormat terhadap bendera, lagu kebangsaan, dan menolak campur tangan pihak asing terhadap kedaulatan NKRI juga memperlihatkan suatu sikap dalam usaha pembelaan negara. Dengan demikian pengertian usaha pembelaan negara tidak terbatas memanggul senjata, tetapi meliputi berbagai sikap dan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, contohnya dengan usaha untuk mewujudkan keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energi, keamanan ekonomi. Misalnya, yang telah dilakukan Elan Wukak Victor, dari Nusa Tenggara Timur merupakan usaha pembelaan negara dalam bentuk keamanan lingkungan

2. Usaha Pembelaan Negara Penting Dilakukan

Pernahkah kalian mempunyai barang yang diganggu atau akan diambil alih orang lain yang tidak berhak? Apakah kalian berusaha membela atau mempertahankannya? Pasti kalian mempertahankannya bukan? Setiap manusia normal secara naluriah niscaya akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dimiliki dari ganguan orang lain. Lebih-lebih kalau sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting, dan sangat berharga bagi kalian.

PAHLAWAN TANAH TANDUS. Elan Wukak Victor (63 tahun), dari Nusa Tenggara Timur berhasil mengubah tanah tandus 21 ribu hektar di Kecamatan Loura, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi hutan jati dan lamtoro. Hal lain yang sangat penting bagi kehidupan kita yakni negara. Pada dasarnya setiap orang membutuhkan suatu organisasi yang disebut negara. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada negara? Thomas Hobbes pernah melukiskan kehidupan insan sebelum adanya negara yaitu ”manusia merupakan serigala bagi insan lainnya” (Homo Homini Lupus) dan ”perang insan lawan manusia” (Bellum Omnium Contra Omnes). Dengan demikian, kalau tidak ada negara niscaya tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan keadilan.

Supaya hidup tertib, aman, dan tenang maka dibutuhkan negara. Negara akan tegak berdiri kalau dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh lantaran itu, membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negaranya. Ada beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, diantaranya yaitu:
a. untuk mempertahankan negara dari banyak sekali ancaman;
b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara;
c. merupakan panggilan sejarah;
d. merupakan kewajiban setiap warga negara.

3. Fungsi Negara dalam Kaitannya dengan Pembelaan Negara

Para andal merumuskan fungsi negara secara berbeda-beda. Perbedaan itu tergantung pada titik berat perhatian latar belakang perumusan tujuan negara serta dipengaruhi oleh pandangan atau ideologi yang dianut suatu negara atau andal tersebut. Seorang andal berjulukan Miriam Budiardjo menyatakan, bahwa setiap negara, apapun ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yaitu:
a.   Fungsi penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.
b.   Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibutuhkan campur tangan dan kiprah aktif dari negara.
c.   Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan.
d.   Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Ke empat fungsi tersebut merupakan fungsi minimum, yang berarti fungsi negara tersebut bisa berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai negara. Makara fungsi negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara lantaran keduanya saling berkaitan, sehingga para andal seringkali menggandengkan tujuan dengan fungsi negara.

Bagaimana keterkaitan fungsi negara dengan usaha pembelaan negara? Pada dasarnya fungsi-fungsi negara tersebut berkaitan dengan usaha pembelaan negara. Salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsungan hidup negara yakni fungsi pertahanan negara. Fungsi pertahanan negara dimaksudkan terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Oleh lantaran itu harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) dan perlengkapannya. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL.

Perlengkapan Tentara Nasional Indonesia dikenal dengan sebutan alat utama sistem senjata (Alutsista). Fungsi pertahanan negara tidak bisa dipisahkan dengan pembelaan terhadap negara sebagaimana ditegaskan dalam UU RI Nomor 3 tahun 2003 bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara” (Pasal 9 ayat 1). Hal ini mengandung makna, bahwa partisipasi warga negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara merupakan wujud upaya pembelaan negara.

Selain fungsi pertahanan, fungsi lain yang juga sangat penting dalam upaya pembelaan negara yakni fungsi keamanan (ketertiban) yaitu untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi
keamanan tersebut di negara kita dibentuk lembaga yang kita kenal dengan POLRI.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi negara yang sangat penting untuk memelihara ketertiban dan menjamin kelangsungan hidup atau tetap tegaknya negara yakni fungsi pertahanan dan ketertiban (keamanan). Untuk mewujudkan fungsi pertahanan dan keamanan, selain negara harus memiliki alat-alat pertahanan dan keamanan, juga diperlukan keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian, keikutsertaan segenap warga negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan negara berkaitan dengan upaya membela negara. Fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan negara dan merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi lainnya. Hal itu lantaran negara hanya sanggup menjalankan fungsi-fungsi lainnya kalau negara bisa mempertahankan diri dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Pentingnya fungsi pertahanan dan keamanan dalam kehidupan negara sanggup diibaratkan pada kehidupan pribadi sehari-hari kita. Apakah kalian bisa berguru dengan tenang atau tidur dengan nyenyak apabila tidak mampu menangkal dan mempertahankan diri dari gangguan atau ancaman yang dihadapi? Makara kalau ingin berguru dengan tenang, nyaman dan konsentrasi, maka diperlukan kemampuan untuk menangkal banyak sekali gangguan dan ancaman yang dihadapi.

Demikian pula dalam organisasi negara, fungsi pertahanan dan keamanan sangat penting lantaran negara tidak akan sanggup mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, menegakkan keadilan, dan lain-lain kalau tidak bisa mempertahankan diri terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Hal ini mengandung arti bahwa untuk mempertahankan dan megamankan negara bukan hanya kewajiban TNI dan POLRI, tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia termasuk kalian sebagai siswa yang sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia. Coba renungkan apa yang telah kalian lakukan untuk mengamankan lingkungan sekolah atau tempat tinggal kalian!

Sedangkan fungsi kesejahteraan dan kemakmuran dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan dan perniagaan. Fungsi pelayanan atau jasa yaitu seluruh acara yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara, yang meliputi antara lain pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, kesehatan, pendidikan, dan program-program pembangunan lainnya.

4. Unsur-Unsur Negara

Suatu organisasi dalam masyarakat gres dapat dikatakan negara apabila telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu negara. Unsur-unsur apakah yang harus dipenuhi untuk sanggup disebut negara? Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Kota Montevideo, bahwa suatu negara harus mempunyai unsur-unsur :
a) penduduk yang tetap,
b) wilayah tertentu,
c) pemerintah, dan
d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain.

Sedangkan Oppenheim Lauterpacht berpandangan, bahwa unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara yakni
a) harus ada rakyat,
b) harus daerah, dan
c) pemerintah yang berdaulat.

Selain unsur tersebut ada unsur lain yaitu adanya akreditasi oleh negara lain (deklaratif). Berkaiatan dengan upaya pembelaan negara, salah satu target yang penting dan mesti dibela oleh pemerintah dan setiap warga negara yakni wilayah negara. Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara.

Wilayah NKRI terbentang sangat luas dan terdiri atas beribu-ribu pulau. Keberadaan pulau-pulau terluar Indonesia yang berhadapan pribadi dengan negara tetangga seringkali mengakibatkan konflik perbatasan yang mengganggu dan mengancam keutuhan wilayah negara merupakan BUMN yang menjalankan perniagaan yang dilakukan negara,
untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negara juga untuk keamanan energi.

Dilihat dari posisinya, negara kita dikelilingi oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua besar yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Kondisi dan posisi mirip ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif bagi pertahanan dan keamanan negara kita.

Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial dan keutuhan wilayah negara, dibutuhkan alat pertahanan dan keamanan negara didukung oleh kiprah aktif dan loyalitas setiap warga negara. Karena pentingnya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa keikutsertaan setiap warga negara dalam mempertahankan, mengamankan dan membela negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban.

Berdasarkan kasus-kasus dan posisi wilayah negara kita mirip di atas, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing. Kalian sebagai siswa berkewajiban untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolah masing-masing dari banyak sekali ancaman dan gangguan yang dihadapi.

Dalam kaitannya dengan konsep upaya pembelaan negara, keempat unsur negara tersebut mempunyai keterkaitan dan kedudukan yang sangat penting. Unsur penduduk (dalam arti warga negara) merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Warga negara (dalam posisinya masing-masing) mempunyai peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara dari banyak sekali ancaman yang tiba dari dalam maupun luar negeri.

Unsur pemerintah yang berdaulat mempunyai posisi sangat penting baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintah mengkordinasikan kegiatan pertahanan dan keamanan negara dalam upaya pembelaan terhadap negara. Pemerintah yang dilengkapi Tentara Nasional Indonesia dan POLRI merupakan komponen utama dalam pertahanan dan keamanan negara yang selalu siap siaga menghalau setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Sedangkan unsur wilayah merupakan merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara. Keterlibatan Indonesia secara aktif dalam menjamin stabilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara yang dilanda konflik. Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pasukan PBB telah dimulai semenjak tahun 1957 dengan mengirimkan Kontingen Garuda (KONGA-I) ke Mesir dengan kekuatan 559 pasukan.

5. Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Dilihat dari aspek sejarah usaha bangsa, masyarakat Indonesia telah pertanda dirinya yang selalu berpartisipasi dan manunggal dengan abdnegara pertahanan dan keamanan dalam membela dan memperta-hankan kemerdekaan Indonesia. Pembinaan rasa kebangsaan itu telah dirintis semenjak kebangkitan nasional tahun 1908 yang kemudian dipertegas pada tahun 1928 dengan lahirnya Sumpah Pemuda, dan jadinya diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Partisipasi warganegara da-lam pembelaan negara sanggup dilihat dengan dibentuknya banyak sekali organisasi rakyat untuk pembelaan negara mirip kelaskaran, barisan cadangan, pasukan gerilya desa (pager desa), mobilisasi pelajar (mobpel), organisasi keamanan desa (OKD), organisasi perlawanan rakyat (OPR), dan pembentukan Hansip, Wanra, dan Kamra. Hal ini menunjukkan, bahwa keikutsertaan segenap warga negara dalam pembelaan negara merupakan panggilan sejarah yang wajib dilakukan oleh kita semua sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemilik negara, dan sebagai penggalan dari negara. Camkan ucapan almarhum Presiden John F. Kennedy yang masih terdengar di museum–museum Amerika ”JANGAN TANYA APA YANG TANAH AIRMU DAPAT MEMBERI KEPADAMU, TETAPI TANYAKANLAH APA YANG KAMU DAPAT BERIKAN KEPADA TANAH AIRMU (”Ask not what your country can do for you. But ask what you can do for your country”)

Sudah semestinya biar setiap warga negara sanggup menawarkan pengabdiannya kepada negara dalam mewujudkan ketahanan nasional, perlu diwujudkan kesejahteraan atau kemakmuran yang relatif merata. Relatif merata artinya warga yang kaya sanggup mempertahankan atau meningkatkan kemakmuran yang telah dicapai. Sedangkan yang miskin sanggup menaikan taraf kehidupannya menjadi lebih sejahtera. Dengan demikian tidak terjadi kesenjangan yang tajam yaitu si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Pada sisi lain, keamanan dan stabilitas juga sangat penting.

Oleh lantaran itu, baik warga negara maupun pemerintah harus bersama – sama dan saling menunjang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan stabilitas sehingga ketahanan nasional dapat diwujudkan. Dalam hal ini tokoh nasional Ruslan Abdul Gani (1979) menyatakan “ Tidak akan terjadi stabilitas tanpa ada kemakmuran, dan tidak akan terjadi kemakmuran tanpa keamanan”. Oleh lantaran itu menurut Kusnanto Anggoro (2003) ketahanan nasional tidak hanya terbatas pada keamanan dalam arti militer, tetapi juga keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan energi, dan keamanan ekonomi. Para petani dan nelayan merupakan jagoan lantaran kerja keras mereka memberikan sumbangan yang besar bagi keamanan pangan nasional.

Meskipun kita ketahui bersama kesejahteraan mereka masih memprihatinkan, tetapi semangat pengabdiannya untuk kemakmuran bangsa sangat besar. Pelaksanaan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila merupakan jaminan terwujudnya peningkatkan sejahteraan umum yang merupakan faktor penting bagi ketahan nasional.

Negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bertekad lingkaran untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tekad tersebut kemudian dinyatakan dengan tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 bahwa “negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata-kata “segenap bangsa” sanggup diartikan seluruh warga negara Indonesia yang mencakup rakyat dan pemerintah. Sedangkan “tumpah darah Indonesia” sanggup dimaknai sebagai tanah air (wilayah) Indonesia.

6. Landasan Hukum ihwal Kewajiban Membela Negara

Dilihat dari perundang-undangan, kewajiban membela negara sanggup ditelusuri dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar l945 dan undang-undang nomor 3 tahun 2002 ihwal Pertahanan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) ditegaskan bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Sedangkan dalam Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu 1) keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban; 2) pertahanan dan keamanan negara memakai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; 3) kekuatan utama dalam sistem pertahanan yakni TNI, sedangkan dalam sistem keamanan yakni POLRI; 4) kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung. Ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara dan sebagai kekuatan pendukung.

Konsep yang diatur dalam Pasal 30 tersebut adalah konsep pertahanan dan kemanan negara. Sedangkan konsep bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Ikut serta pembelaan negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana ditegaskan dalam UURI Nomor 3 tahun 2002 , Pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Kemudian dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 penggalan menimbang huruf (c) ditegaskan antara lain ”dalam penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 (3)**] sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 (4)**] Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang [Pasal 30 (5)**] Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)**]

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata oleh Tentara Nasional Indonesia dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung [Pasal 30 (2)**] pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara...”.

Pertahanan negara yakni segala usaha untuk memepertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2002). Dengan demikian, jelaslah bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam keikutsertaannya pada segala usaha untuk memepertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kata “wajib” yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) dan UURI Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) mengandung makna, bahwa setiap warga negara, dalam keadaan tertentu sanggup dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Namun demikian, di negara kita hingga ketika ini belum ada keharusan untuk mengikuti wajib militer (secara masal) bagi segenap warga negara Indonesia mirip diberlakukan di beberapa negara lain. Sekalipun demikian, adakalanya orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu (biasanya sarjana) yang dibutuhkan negara sanggup diminta oleh negara untuk mengikuti tes seleksi penerimaan anggota Tentara Nasional Indonesia sekalipun orang tersebut tidak pernah mendaftarkan diri.

B. BENTUK BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA

Seperti telah dikemukakan pada penggalan di atas, bahwa usaha pembelaan negara sangat penting untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan banyak sekali ancaman terhadap bangsa. Oleh lantaran itu setiap warga negara perlu memahami banyak sekali bentuk usaha pembelaan negara dalam rangka melaksanakan kiprah serta dalam usaha pembelaan negara.

1. Bentuk Penyelenggaraan Usaha Pembelaan Negara

Persoalan kita kini yakni bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara? Menurut Pasal 9 ayat (2) UURI Nomor 3 tahun 2002 ihwal Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui:
a. Pendidikan kewarganegaraan;
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib; dan
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, siswa yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sanggup dikatakan telah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Salah satu materi/bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi yakni Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional). Persoalan yang hendak kita telusuri yakni mengapa usaha pembelaan negara sanggup diselenggarakan melalui pendidikan kewaganegaraan?

Dalam klarifikasi Pasal 37 ayat (1) UURI Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik sanggup dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.

Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna upaya bela negara. Perhatikan kalimat “...dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan RI ...” pada definisi upaya bela negara yang telah diungkapkan di atas. Kalimat kecintaan kepada negara kesatuan RI merupakan realisasi dari konsep nasionalisme (rasa kebangsaan) dan cinta tanah air (patriotisme). Sedangkan kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa merupakan ciri kesadaran dalam bela negara.

Konsep bela negara yakni konsepsi moral yang diimplementasikan dalam sikap, sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk membina kesadaran peserta didik ikut serta dalam pembelaan negara.

Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara. Pendidikan kewarganegaraan mendapat kiprah untuk menanamkan kesepakatan kebangsaan, termasuk menyebarkan nilai dan sikap demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat training dasar militer yakni unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) atau UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Bela Negara. Memasuki organisasi resimen mahasiswa merupakan hak bagi setiap mahasiswa, namun sehabis memasuki organisasi tersebut mereka harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Misalnya, hingga tahun 2003 jumlah resimen Mahasiswa sekitar 25.000 orang dan alumni resimen mahasiswa sekitar 62.000 orang. Anggota resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen bangsa yang telah mempunyai pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Disamping mahasiswa, para pemudapun sanggup melaksanakan kegiatan latihan dasar bela negara, mirip yang dilakukan BPK (Barisan Pemuda Kutai).

2. Pengabdian sebagai Prajurit TNI

Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka sampaumur ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan kiprah dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan POLRI. POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta menawarkan terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI berperan dalam bidang keamanan negara, sedangkan Tentara Nasional Indonesia berperan dalam bidang pertahanan negara. Dalam usaha pembelaan negara, peranan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis lantaran Tentara Nasional Indonesia mempunyai kiprah untuk :
a.   mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
b.   melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
c.   melaksanakan operasi militer selain perang;
d.   ikut serta secara aktif dalam kiprah pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2002).

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah, bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Pertahanan negara yakni segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002).

Sedangkan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jika demikian, apakah hanya Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas menghadapi banyak sekali ancaman? Hal ini tergantung pada jenis ancaman yang dihadapi. Jika jenis ancaman yang dihadapi berbentuk ancaman militer, maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan apabila yang dihadapi ancaman non-militer, maka unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Ancaman militer yakni ancaman yang memakai kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak memakai kekuatan senjata tetapi kalau dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap
bangsa.

Menurut klarifikasi UURI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer sanggup berbentuk antara lain:
a.   agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa;
b.   pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik memakai kapal maupun pesawat non komersial;
c.   spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapat belakang layar militer;
d.   sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membayakan keselamatan bangsa;
e.   aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan teorisme dalam negeri;
f.    pemberontakan bersenjata;
g.   perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Jelas di sini, bahwa penanggulangannya diutamakan secara militer, apabila langkah-langkah diplomasi menemui jalan buntu. Contoh potensi ancaman militer, misalnya pernah dicontohkan oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu antara lain mengatakan, Indonesia harus meragukan berbagai potensi ancaman dari beberapa negara tetangga. Beberapa negara, mirip Malaysia, Singapura, Australia sanggup menganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lepasnya Sipadan-Ligitan, dan perseteruan di Blok Ambalat, merupakan contoh betapa Malaysia sanggup menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Dari sisi Singapura, permasalahan batas negara yang belum terang sanggup menciptakan Negeri Singa itu memperluas daerahnya ke Indonesia terkait kepentingannya dalam pengamanan di Selat Malaka.

Belum lagi Singapura selama ini merupakan tempat yang empuk untuk pembersihan uang. Adapun Australia, hingga ketika ini terus melaksanakan pembangunan kekuatan yang mengarah ke utara, terhadap lepasnya Timor Timur dari Indonesia dan pemberlakuan kebijakan sepihak (pre-emptive) konsep Penentuan Wilayah Laut Australia (Australian Maritime Indentifi cation Zone atau AMIZ), memperkuat adanya ancaman militer terhadap Indonesia.

Operasi KRI Karel Satsuit Tubun di Wilayah perairan Ambalat, Kalimantan Timur. Klaim Malaysia atas Blok Ambalat, sempat menimbulkan konflik perbatasan dengan militer Malaysia, karena merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI. Kemudian dalam Departemen Pertahanan (2003) diungkapkan, bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu kekuatan nasional negara (Instrument of national power), disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugasnya, Tentara Nasional Indonesia melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi.

Sedangkan OMSP yakni operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi
untuk tugas-tugas lain mirip melawan pemberontakan bersenjata gerakan separatis, kiprah mengatasi kejahatan lintas negara, kiprah bantuan, kiprah kemanusiaan, dan tugas perdamaian. Hal ini berberda kalau ancaman yang dihadapi bersifat non-militer (non tradisional) mirip perdagangan narkotik dan obat terlarang lainnya.

Dalam ancaman jenis ini segenap warga negara mempunyai peranan penting untuk menunaikan kewajiban dalam pembelaan negara sesuai kedudukan dan profesinya masing-masing. Misalnya seorang siswa atau guru dan warga negara lainnya berkewajiban untuk melaporkan perdagangan narkotik dan obat terlarang lainnya kalau beliau mengetahui hal tersebut. Sedangkan polisi berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kasus tersebut. Demikian pula jaksa dan hakim masing-masing berkewajiban melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku kasus itu. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk turut serta menangani permasalahan tersebut.

Dephan memperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di
masa datang, mencakup :
a.   Terorisme internasional yang mempunyai jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.
b.   Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
c.   Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun mempunyai keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.
d.   Konflik komunal, kendatipun bersumber pada duduk kasus sosial ekonomi, namun sanggup berubah menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.
e.   Kejahatan lintas negara, mirip penyelundupan barang, senjata, amunisi dan materi peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.
f.    Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun watu loncatan ke negara lain.
g.   Gangguan keamanan maritim mirip pembajakan/perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.
h.   Gangguan keamanan udara mirip pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.
i.    Perusakan lingkungan mirip pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah materi beracun dan berbahaya.
j.    Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

3. Pengabdian Sesuai dengan Profesi

Yang dimaksud dedikasi sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, tragedi alam, atau bencana lainnya (penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002). Berdasarkan klarifikasi tersebut, sanggup diidentifikasi beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/atau memperkecil akhir perang, bencana alam atau tragedi lainnya yaitu antara lain petugas PMI, para medis, tim SAR, POLRI, dan petugas santunan sosial.

Disamping itu kita juga mengenal LINMAS (Perlindungan Masyarakat). Linmas merupakan organisasi perlindungan masyarakat secara suka-rela, yang berfungsi menanggulangi akhir bencana perang, musibah atau tragedi lainnya maupun memperkecil akhir malapetaka yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Keanggotaan perlindungan masyarakat (Linmas) tersebut merupakan salah satu wujud penyelenggaraan upaya bela negara.

Dengan demikian, warga negara yang berprofesi para medis, tim SAR, PMI, POLRI, petugas santunan sosial, dan Linmas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan kiprah keprofesiannya masing-masing. Kelompok masyarakat yang mempunyai profesi mirip itu seringkali berpartisipasi dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah musibah yang sering terjadi di wilayah
negara kita.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah, bahwa setiap warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara. Siswa dan mahasiswa ikut serta membela negara melalui pendidikan kewarganegaraan; anggota resimen mahasiswa melalui training dasar kemiliteran; Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi ancaman militer dan non-militer tertentu; POLRI termasuk warga sipil lainnya dalam menangulangi ancaman non- militer; dan kelompok profesi tertentu sanggup ikut serta membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing.

Untuk mengatasi ancaman non-militer perlu adanya keamanan atau ketahanan lingkungan, energi, pangan, dan ekonomi, maka dedikasi bela negara melalui profesi terbuka sangat luas. Misalnya, para petani dan nelayan melakukan upaya bela negara melalui pengabdiannya terutama untuk keamanan pangan. UKM (Usaha Kecil Menengah) dan para pengusaha besar melaksanakan upaya bela negara melalui pengabdiannya terutama untuk keamanan ekonomi.

Kemudian para warga negara yang bergelut bidang energi melakukan dedikasi untuk keamanan energi. Begitu pula yang menekuni bidang lingkungan melakukan pengabdiannya untuk keamanan lingkungan. Ketika semua warga negara mengabdikan diri sesuai dengan profesi dalam usaha pembelaan negara, maka tentu saja akan meningkatkan ketahanan nasional kita.

C. PERAN SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA

1. Contoh Tindakan Usaha Pembelaan Negara

Keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha pembelaan negara bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkatan kewajiban tersebut bervariasi sesuai dengan kedudukan dan kiprah masing-masing. Uraian berikut akan disajikan contoh-contoh tindakan upaya membela negara dari masing-masing komponen bangsa.

Upaya membela negara yang paling nampak diperankan oleh Tentara Nasional Indonesia semenjak perang kemerdekaan sampai Petani menampi gabah yang gres saja di panen di tepi jalan Ciwastra-Kota Bandung Jawa Barat, dan Nelayan Pantai Sadeng – Gunung Kidul DIY. Petani dan Nelayan di seluruh Nusantara mereka mengabdi terutama untuk keamanan pangan nasional.

Contoh-contoh tindakan upaya membela negara yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia antara lain menghadapi ancaman aksi Belanda, menghadapi ancaman gerakan federalis dan separatis APRA, RMS, PRRI/PERMESTA, Papua merdeka, separatis Aceh (GSA), melawan PKI, dan DI/TII. Demikian pula POLRI telah melaksanakan upaya membela negara terutama yang berkaitan dengan ancaman yang menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat mirip kerusuhan, penyalahgunaan narkotika, konflik komunal, dan sebagainya. Hal-hal tersebut kalau dibiarkan akan menggangu keselamatan bangsa dan negara.

Sekarang mari kita kaji contoh-contoh tindakan yang memperlihatkan upaya membela negara yang dilakukan warga negara selain Tentara Nasional Indonesia dan POLRI. Dilihat dari aspek historis usaha bangsa kita, terdapat beberapa tumpuan tindakan usaha pembelaan negara yang dilakukan komponen rakyat diantaranya:
a.   Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode perang kemerdekaan ke-I
b.   Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan;
c.   Pada tahun 1958 – 1960 muncul oganisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa;
d.   Pada tahun 1961 dibuat Pertahanan sipil, perlawanan rakyat, Keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/ OPR
e.   Perwira Cadangan yang dibuat semenjak tahun 1963.
f.    Kemudian berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 1982 ihwal Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (telah diganti dengan UURI Nomor 3 Tahun 2002) ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Selain itu, terdapat pula tindakan upaya membela negara yang dilakukan secara berencana melalui organisasi profesi, mirip antara lain Tim SAR untuk mencari dan menolong korban bencara alam, PMI, dan para medis. Demikian pula menteri luar negeri dan utusannya yang memperjuangkan kasus Sipadan dan Ligitan merupakan tumpuan tindakan membela negara (keutuhan dan kedaulatan negara). Silahkan kalian baca kronologis ”Lepasnya Pulau Sipandan dan Ligitan dari NKRI”.

LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN DARI NKRI

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau kecil yang luasnya 23 hektar. Pulau Ligitan terdiri dari semak belukar dan pohon. Sementara itu, Sipadan merupakan pucuk gunung merapi di bawah permukaan maritim dengan ketinggian sekitar 700 meter. Sampai 1980-an, dua pulau ini tak berpenghuni.

Bagi Indonesia dan Malaysia, dua pulau ini punya arti penting, yakni batas tegas antar dua negara. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan bahwasanya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Pulau Sipadan pernah dimasukkan dalam Peraturan ihwal Perlindungan Penyu (Turtle Preservation Ordinance) oleh pemerintah Inggris pada 1917. Keputusan ini ditentang pemerintah Hindia Belanda yang merasa memiliki pulau tersebut. Sengketa kepemilikan pulau itu tak kunjung reda, meski gejolak bisa teredam.

Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul ke permukaan pada 1969. Sayang, tak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus ini kembali mengambang. Pemerintah Indonesia - Malaysia jadinya sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (MI) pada tahun 1997. Dalam putusan MI yang jatuh pada 17 Desember 2002, Indonesia dinyatakan kalah. Untuk menghadapi sengketa ini Indonesia hingga menyewa lima penasihat aturan gila dan tiga peneliti gila untuk pertanda kepemilikannya.

Sayang, segala upaya itu mentah di depan 17 hakim MI. Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, kata Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda berdasarkan pertimbangan efektivitas (effectivitee), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melaksanakan tindakan administratif secara faktual berupa penerbitan peraturan proteksi satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu semenjak tahun 1930, dan operasi mercu suar semenjak 1960-an. Pemerintah Indonesia menyatakan rasa kecewa yang mendalam bahwa upaya yang dilakukan oleh empat pemerintahan Indonesia semenjak tahun 1997.

Namun, kita berkewajiban untuk menghormati Persetujuan Khusus untuk tolong-menolong mengajukan sengketa kedua pulau ini ke MI pada 31 Mei 1997. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ini bahwasanya peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pulau-pulau kecil yang berserakan. Indonesia mempunyai 17.506 pulau. Sebagian pulau sudah berpenghuni dan bernama. “Tapi masih banyak yang kosong dan tidak punya nama,”. Yang paling mengkhawatirkan tentu saja pulau-pulau yang berbatasan dengan negara lain.

Selain melalui kegiatan organisasi profesi, tindakan upaya membela negara sanggup dilakukan melalui sekolah (khususnya melalui PKN) contohnya pembinaan sikap dan prilaku nasionalisme, patriotisme, dan membela kebenaran dan keyakinan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah beberapa tumpuan sederhana yang memperlihatkan tindakan upaya bela negara. Tentu saja masih banyak tumpuan lain. Silakan mencari tumpuan lain terutama yang berkaitan dengan ancaman non-tradisional (non-militer) yang dihadapi bangsa dan negara kita ketika ini.

2. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara di Lingkungan

UURI Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan, bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (Pasal 5) Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Misalnya, cermati gambar peta di bawah ini yang memperlihatkan kabupaten di wilayah nusantara yang merupakan kawasan perbatasan dan terluar yang rawan dari banyak sekali ancaman. Ancaman di Sabang (no.3) juga merupakan ancaman di Merauke (no.26) dan kawasan yang lain.

Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat di mana kita berdomisili. Artinya menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak sanggup dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. (ingat konsep/prinsip Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional).

Persoalannya, siapa yang mesti berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungannya? Dan bagaimana bentuk partisipasi yang sanggup dilakukannya? Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, hingga lingkungan wilayah yang lebih luas. Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam
menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta menanggulangi akhir tragedi alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal, dan konflik komunal bencana tersebut.

Oleh lantaran itu, perlu ada gerakan bersama untuk menguranginya. Misalnya dengan gerakan membuat serapan air sebanyak mungkin di lingkungan kita masing – masing. Membuat serapan air denganteknologi sederhana biopori ternyata mudah, murah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Lokasi untuk membuat serapan juga tidak membutuhkan tanah yang luas. Dalam masyarakat kita terdapat organisasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas mempunyai fungsi untuk menanggulangi akhir tragedi perang, bencana alam atau tragedi lainnya maupun memperkecil akhir malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.

Selain itu terdapat pula organisasi rakyat yang disebut Keamanan Rakyat (Kamra), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan Pertahanan Sipil (Hansip). Keamanan rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Wanra merupakan bentuk partisipasi rakyat pribadi dalam bidang pertahanan. Kemudian Hansip merupakan kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur proteksi masyarakat dimanfaatkan dalam menghadapi tragedi akhir perang dan musibah serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa.

Di kawasan Bali terdapat forum atau organisasi keamanan yang dibuat berdasarkan watak yang dikenal dengan nama Pecalang. Pecalang mempunyai kewibawaan dan sangat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan setempat.

Sedangkan partisipasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara dapat diwujudkan dalam tindakan upaya bela negara. Dengan demikian, partisipasi warga negara dalam membela lingkungan tidak lain merupakan penggalan dari usaha pembelaan negara. Salah satu target yang mesti dibela oleh setiap warga negara yakni wilayah negara. Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya bela negara.

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing. Kalian sebagai siswa SMP berkewajiban untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya masing-masing dari banyak sekali ancaman dan gangguan yang dihadapi.

RANGKUMAN

Setiap warga negara dituntut mempunyai kemauan, kemampuan, dan kesepakatan untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman dan ganguan. Oleh lantaran itu usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara. Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara.

Setiap negara mesti menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu:
1) melaksanakan penertiban,
2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3) fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dsari luar, dan
4) menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan banyak sekali aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara mempunyai jaminan aturan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara yakni ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya bela negara sebagaimana diatur UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan melalui:
a) pendidikan kewarganegaran;
b) training dasar kemiliteran secara wajib;
c) dedikasi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib; dan
d) melalui dedikasi sesuai dengan profesi.

Evaluasi

I. Pilihlah salah satu tanggapan yang berdasarkan kalian paling tepat. Berilah tanda X pada tanggapan yang dipilih.

1. Pengertian upaya pembelaan negara, yakni ...
a.   pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
b.   pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
c.   sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
d.   sikap dan sikap warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Berikut ini merupakan alasan ihwal pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, kecuali ...
a. untuk menjaga keutuhan wilayah negara.
b. untuk mempertahankan negara dari banyak sekali ancaman.
c. merupakan hak sekaligus ke-wajiban setiap warga negara.
d. merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara.
3. Fungsi negara yang terutama berkaitan pribadi untuk mewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yakni ...
a. pertahanan.
b. kebebasan.
c. keadilan.
d. kesejahteraan dan kemakmuran.
4. Berikut ini merupakan dasar aturan kewajiban membela negara bagi setiap warga negara, kecuali ...
a. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
b. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
c. UU RI No. 3 Tahun 2002.
d. UU RI No. 20 Tahun 2003.
5. Berikut ini, merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara (ancaman bersifat non tradisional), kecuali ...
a. aksi militer
b. penyelundupan.
c. penangkapan ikan secara ilegal.
d. perdagangan narkotika dan obat terlarang.
6. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui ...
a. Pendidikan Kewarganegaraan.
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
c. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
7. Para Nelayan dan Petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, Tim SAR dan PMI melaksanakan kegiatan dalam me-nanggulangi musibah dan kemanusiaan, yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui ...
a. Pendidikan Kewarganegaraan.
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
c. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
8. Berikut ini merupakan perbuatan yang faktual sanggup dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing– masing, kecuali ...
a.   menjaga lingkungan rumah , sekolah dan masyarakat biar tetap higienis dan sehat.
b.   tidak menjadi pengguna narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau abdnegara keamanan apabila melihat adanya penjualan atau pemakainya.
c.   membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelaian sebagai wujud kesetiakawanan.
d.   tidak menonton tayangan TV yang berupa sadisme, sronok, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral.
9. Cinta bangsa (nasionalisme) yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain contohnya ...
a.   mengutamakan penggunaan barang – barang produk dalam negeri lantaran sanggup mengge-rakan roda perekonomian .
b.   lebih baik membeli barang luar negeri daripada menciptakan sen-diri lantaran ongkosnya lebih mahal.
c.   menganggap derajat bangsanya yang paling unggul sedang-kan derajat bangsa lain rendah.
d.   lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada menjiplak – menjiplak bangsa lain.
10.   Organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi tragedi perang, musibah dan memperkecil akhir malapetaka yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta yakni ...
a. Linmas
b. Wanra
c. Kamra
d. Hansip

Belum ada Komentar untuk "Partisipasi Dalam Perjuangan Pembelaan Negara"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel