Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan ihwal Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. 

Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi kawasan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi kawasan memberi keleluasaan kepada kawasan mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pola dalam kehidupan rumah tangga ada pembagian kiprah diatur anggota keluarga. Pembagian kiprah antar anggota keluarga mendorong lahirnya rasa tanggung jawab dalam diri setiap anggota keluarga. Tumbuhnya rasa tanggung jawab akan menumbuhkan perilaku disiplin dalam setiap melaksanakan kewenangan yang diperolehnya.

Dengan demikian setiap anggota keluarga akan berbagi potensi yang ada dan dimilikinya secara optimal dengan disertai rasa tanggung jawab. Pada pecahan ini kalian akan mempelajari ihwal pelaksanaan otonomi daerah, yang meliputi pengertian otonomi kawasan dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

Dengan demikian sehabis mencermati uraian beserta pola dan ilustrasi yang ada pada pecahan ini, diharapkan kalian mempunyai pengetahuan, perilaku dan keterampilan kewarganegaraan yang mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat Otonomi Daerah, menguraikan tujuan Otonomi Daerah , menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah, dan menganalisis banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kalian juga diharapkan mempunyai kemampuan menjelaskan hakikat kebijakan publik, dan bisa menguraikan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, serta bisa menganalisis dampak yang akan terjadi manakala tidak ada keaktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

A. OTONOMI DAERAH

1. Hakikat Otonomi Daerah

Indonesia yakni negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan kawasan propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan kawasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan. Pemerintah kawasan berhak memutuskan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi kawasan dan kiprah pembantuan.

Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah memakai sejumlah kata kunci yang sanggup mengantarkan kalian untuk lebih mengenal banyak sekali istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Agar istilah-istilah tersebut sanggup kalian kuasai dengan baik, kalian sanggup mempelajarinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ihwal Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 ihwal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah yakni perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Pemda yakni Kepala Daerah beserta perangkat kawasan otonom yang lain sebagai tubuh direktur daerah. DPRD yakni Badan legislatif daerah.

Desentralisasi yakni penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

Tugas Pembantuan yakni penugasan dari Pemerintah kepada kawasan dan desa serta dari kawasan ke desa untuk melaksanakan kiprah tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya insan dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Otonomi kawasan yakni kewenangan kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom yakni kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas daerah  tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Administrasi yakni wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. Instansi Vertikal yakni perangkat departemen dan/atau forum pemerintah non departemen di daerah. Pejabat yang berwenang yakni pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di kawasan propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kecamatan yakni wilayah kerja Camat sebagai perangkat kawasan kabupaten dan kawasan kota. Kelurahan yakni wilayah kerja lurah sebagai perangkat kawasan kabupaten dan/atau kawasan kota di bawah kecamatan. Desa yakni kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan akhlak istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kawasan kabupaten.

Desentralisasi yakni transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada kawasan bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta.

Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu :
1. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat
2. Desentralisasi administrasi, yang mempunyai tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan biar penyelenggaraan pemerintahan sanggup berjalan secara efektif dan efisien
3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada kawasan untuk menggali banyak sekali sumber dana
4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan kawasan dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih aktual dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Analisa mengapa Otonomi kawasan dibutuhkan dalam pengembangan suatu kawasan di Indonesia? Interpretasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah.

Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004, kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah, ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga kawasan diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai. Visi otonomi kawasan sanggup dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : Politik, Ekonomi serta Sosial dan Budaya.

Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan kawasan yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu prosedur pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul remaja ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan Kepala Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini bisa dibuktikan dari membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota.

Di bidang ekonomi, otonomi kawasan di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah kawasan berbagi kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi kawasan akan memungkinkan lahirnya banyak sekali prakarsa pemerintah kawasan untuk menunjukkan akomodasi investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun banyak sekali infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi kawasan akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial budaya, otonomi kawasan harus dikelola sebaik mungkin demi membuat harmoni sosial, dan pada dikala yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang aman terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, sanggup disimpulkan, bahwa konsep otonomi kawasan mengandung makna :
1.   Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam kekerabatan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bersifat strategis nasional.
2.   Penguatan kiprah DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah; menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah.
3.   Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur (budaya) setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas (kepercayaan) yang tinggi.
4.   Peningkatan efektifi tas fungsi-fungsi pelayanan direktur melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki biar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.
5.   Peningkatan efeisiensi manajemen keuangan kawasan serta pengaturan yang lebih terperinci atas sumber-sumber pendapatan negara.
6.   Perwujudan desentralisasi fi skal melalui pembesaran alokasi subsidi pusat yang bersifat block grant.
7.   Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat aman terhadap upaya memelihara harmoni sosial.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi kawasan antara lain yakni membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon banyak sekali kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada dikala yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih bisa berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kawasan akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah kawasan akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi banyak sekali duduk masalah yang terjadi di kawasan akan semakin kuat.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada kawasan yakni sebagai berikut:
1.   Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2.   Pengembangan kehidupan demokrasi.
3.   Keadilan.
4.   Pemerataan.
5.   Pemeliharaan kekerabatan yang harmonis antara Pusat dan Daerah serta antar kawasan dalam rangka keutuhan NKRI.
6.   Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7.   Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan kiprah serta masyarakat, berbagi kiprah dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Asas-asas dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kawasan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)], mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan [Pasal 18 (2)], menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)], berhak memutuskan peraturan kawasan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan kiprah pembantuan [Pasal 18 (6)], Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**], Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **]

SKEMA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Aturan ihwal pemerintahan kawasan yang dimuat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sanggup kita sarikan sebagai berikut.
1.   Adanya pembagian kawasan otonom yang bersifat berjenjang, Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2.   Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan;
3.   Secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi;
4.   Pemerintah kawasan otonom mempunyai DPRD yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis;
5.   Kepala kawasan dipilih secara demokratis;
6.   Pemerintah kawasan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Bagian ini kita akan membicarakan ihwal asas-asas yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian pahami dulu beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah, yaitu antara lain pemerintahan daerah, pemerintah daerah, otonomi daerah, dan kawasan otonom.
Pemerintahan kawasan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kawasan dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah kawasan yakni Gubernur (untuk provinsi), Bupati (untuk kabupaten), Walikota (untuk Kota) dan perangkat kawasan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi kawasan adalah hak, wewenang, dan kewajiban kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah kalian mengetahui arti beberapa istilah di atas, mari kita bahas asas-asas apa yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa “pemerintah kawasan provinsi, kawasan kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan”.

Dengan demikian terdapat dua asas yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan kawasan yaitu asas otonomi dan kiprah pembantuan. Asas otonomi dalam ketentuan tersebut mempunyai makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh kawasan sanggup diselenggarakan secara eksklusif oleh pemerintahan kawasan itu sendiri. Sedangkan asas kiprah pembantuan dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut sanggup dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa (Penjelasan UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004).

Berdasarkan uraian diatas, asas otonomi sering disebut asas desentralisasi. Apa yang dimaksud desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 Tahun 2004).

Perlu kalian ingat, bahwa sekalipun kawasan diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, tetapi tetap berada dalam bingkai dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pemerintah kawasan berkewajiban untuk patuh dan menghormati kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat.

Asas yang kedua yakni kiprah pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah (Pusat) kepada kawasan dan/atau desa, dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan kiprah tertentu. Makara urusan pemerintahan dalam kiprah pembantuan bukan merupakan atas inisiatif dan prakarsa sendiri tetapi merupakan penugasan dari pemerintah yang ada di atasnya.

Untuk mewujudkan harapan dan tujuan diberikannya otonomi daerah, pemerintahan kawasan dituntut lebih kreatif dan inisiatif menggali dan memanfaatkan segenap potensi kawasan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh alasannya yakni itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa pemerintahan kawasan berhak memutuskan peraturan kawasan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan kiprah pembantuan (UUD 1945 pasal 18 ayat (6).

Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni sebagai berikut :
1.   Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan kiprah pembantuan;
2.   Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh dan bundar yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,
3.   Asas kiprah pembantuan yang sanggup dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.

Otonomi aktual yakni keleluasaan kawasan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara aktual ada dan dibutuhkan serta tumbuh, hidup dan berkembang di kawasan Otonomi bertanggungjawab yakni berupa per wujudan pertanggung balasan sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada kawasan dalam wujud kiprah dan kewajiban yang harus dipikul oleh kawasan dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.

4. Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam susunan pemerintahan di negara kita ada Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, serta Pemerintahan Desa. Masing-masing pemerintahan tersebut mempunyai kekerabatan yang bersifat hierakhis. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa kekerabatan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan kawasan provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman kawasan [Pasal 18 A (1)]. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan kawasan diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)].

Berdasarkan kedua ayat tersebut sanggup dijelaskan, bahwa:
1.   Antar susunan pemerintahan mempunyai kekerabatan yang bersifat hierarkhis;
2.   Pengaturan kekerabatan pemerintahan tersebut memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
3.   Pengaturan kekerabatan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 ihwal PemerintahanDaerah;
4.   Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan kawasan mempunyai kekerabatan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya;
5.   Pengaturan kekerabatan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (2) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 ihwal perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

Kewenangan provinsi diatur dalam Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 sanggup diuraikan sebagai berikut :
1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kawasan propinsi meliputi :
a.   perencanaan dan pengendalian pembangunan
b.   perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang
c.   penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d.   penyediaan sarana dan prasarana umum
e.   penanganan bidang kesehatan
f.    penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya insan potensial
g.   penanggulangan duduk masalah sosial lintas kabupaten/kota
h.   pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
i.    fasilitasi pengembangan koperasi, perjuangan kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
j.    pengendalian lingkungan hidup
k.   pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
l.    pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
m.  pelayanan manajemen umum pemerintahan
n.   pelayanan manajemen penanaman modal, termasuk lintas kabupaten/kota
o.   penyelenggraan pelayanan dasar lainnya yang belum sanggup dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan
p.   urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Urusan pemerintahan propinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara aktual ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan kawasan yang bersangkutan. Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam pasal 14 yang sanggup diuraikan sebagai berikut :
a.   perencanaan dan pengendalian pembangunan
b.   perencanaan, pemanfaatan, dan pengwasan tata ruang
c.   penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
d.   penyediaan sarana dan prasarana umum
e.   penanganan bidang kesehatan
f.    penyelenggaraan pendidikan
g.   penanggulangan duduk masalah sosial
h.   pelayanan bidang ketenagakerjaan
i.    fasilitasi pengembangan koperasi, perjuangan kecil dan menengah
j.    pengendalian lingkungan hidup
k.   pelayanan pertanahan
l.    pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
m.  pelayanan manajemen umum pemerintahan
n.   pelayanan manajemen penanaman modal,
o.   penyelenggraan pelayanan dasar lainnya dan
p.   urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

5. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

Di kawasan dibuat DPRD sebagai tubuh Legislatif Daerah dan Pemda sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemda terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat kawasan lainnya. DPRD sebagai forum perwakilan rakyat di kawasan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi kawan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 40 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa DPRD merupakan forum perwakilan rakyat kawasan dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu pasal 41 menyatakan, bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPRD merupakan forum perwakilan rakyat kawasan dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya ibarat itu, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, yang meliputi pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Raperda, serta hak anggota DPRD untuk mengajukan Raperda. Fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangannya dalam hal anggaran kawasan (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Bagaimana cara pemilihan anggota DPRD? dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan, bahwa ”peme-rintah kawasan provinsi, kawasan kabupaten, dan kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Pemilihan umum untuk menentukan anggota DPRD waktu pelaksanaannya bersamaan dengan pemilihan umum untuk anggota dewan perwakilan rakyat dan DPD.

a. Tugas dan Wewenang DPRD

Adapun kiprah dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 42 UU Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 yakni sebagai berikut:
a.   membentuk Peraturan Daerah yang dibahas de-ngan kepala kawasan untuk mendapat persetujuan bersama;
b.   membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah ihwal APBD bersama dengan Kepala Daerah;
c.   melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah kawasan dalam melaksanakan aktivitas pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
d.   mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil kepala daerah/wakil kepala kawasan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota;
e.   memilih wakil kepala kawasan dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
f.    memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kawasan terhadap planning perjanjian internasional di daerah;
g.   memberikan persetujuan terhadap planning kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h.   menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala kawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i.    membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
j.    melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
k.   memberikan persetujuan terhadap planning kerjasama antar kawasan dan dengan pihak ketiga yangmembebani masyarakat dan daerah.

b. Hak DPRD

Selain itu DPRD juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, yaitu hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud di atas yakni dilakukan sehabis diajukan hak interpelasi dan mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3⁄4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2⁄3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Dalam melaksanakan hak angket dibuat panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling usang 60 hari telah memberikan hasil kerjanya kepada DPRD.

c. Hak Anggota DPRD

Selain DPRD sebagai forum yang mempunyai banyak sekali hak, maka anggota DPRD juga mempu-nyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004, yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah; mengajukan pertanyaan; memberikan usul dan pendapat; menentukan dan dipilih; membela diri; imunitas; protokoler dan keuangan serta administratif.

d. Kepala Daerah

Dilihat dari susunannya, pada pemerintahan kawasan terdapat dua forum yaitu Pemda dan DPRD. Pemerintah kawasan provinsi dipimpin oleh Gubernur, sedangkan pemerintah kawasan kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota yang biasa disebut Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD masing-masing daerah.

Kepala Daerah dan DPRD mempunyai tugas/wewenang dan prosedur pemilihan yang berbeda. Kepala Daerah mempunyai kiprah dan wewenang sebagai berikut:
a.   memimpin penyelenggaraan pemerintahan kawasan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
b.   mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
c.   menetapkan Peraturan kawasan yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d.   menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan kawasan ihwal APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
e.   mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
f.    mewakili daerahnya di dalam dan di luar penga-dilan, dan sanggup menunjuk kuasa aturan untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g.   melaksanakan kiprah dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan secara demokratis dan transparan. Mekanisme pemilihan kepala kawasan dikenal dengan istilah PILKADA langsung. Coba perhatikan ketentuan berikut ini.

Setiap Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang alasannya yakni jabatannya yakni juga sebagai Wakil Pemerintah. Sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD, sebagai Wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, sedangkan Daerah Kota disebut Walikota yang dalam menjalankan kiprah dan wewenangnya selaku Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

Sebagai alat Pemerintah Pusat, Gubernur melaksanakan tugas-tugas antara lain.
a.   Membina ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya;
b.   Menyelenggarakan koordinasi kegiatan lintas sektor mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dimaksud
c.   Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah kawasan
d.   Melaksanakan usaha-usaha pelatihan kesatuan bangsa sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah
e.   Melaksanakan segala kiprah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya
f.    Melaksanakan kiprah pemerintahan yang tidak termasuk dalam kiprah instansi lainnya.

e. Keuangan Daerah

Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Sebesar 10% dari penerimaan PBB dan 20% dari penerimaan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk Daerah.

Sedangkan penerimaan negara dari pertambangan minyak sehabis dikurangi pajak dibagi dengan imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan negara dari sektor gas alam sehabis dikurangi pajak dibagikan dengan imbangan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

1. Hakikat Kebijakan Publik

Kegiatan berguru selanjutnya, coba anda perhatikan ceritera atau masalah di bawah ini secara seksama!

Pak Badrun sebagai kepala keluarga dalam menjalankan roda rumah tangganya telah mengeluarkan kebijakan berupa pembagian tugas-tugas dalam rumahnya. Adapun pendistribusian kiprah tersebut yakni sebagai berikut :

Ane sebagai anak tertua yang telah berusia 21 tahun diberi kiprah berbelanja ke pasar dan memasak pada pagi hari sebelum berangkat ke kampus. Sementara Andre anaknya yang nomor dua dan berusia 17 tahun diberi kiprah menyapu halaman rumah dan mengisi kolam mandi. Sedangkan si bungsu Ani yang berusia 13 tahun diberi kiprah membereskan tempat tidur. Untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut dipercayakan kepada Ibu Badrun. Sementara Pak Badrun bertugas mencari nafkah.

Setelah kalian mendiskusikan masalah-masalah tersebut, kini coba cermati uraian berikut ini :

Kebijakan publik meliputi hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga eksekutif, legisltaif dan yudikatif; Birokrasi pemerintahan; Aparat penegak hukum; dan Badan-badan pembuat keputusan publik lain. Dengan demikian semua kebijakan, yang berkaitan dengan aturan manapun, peraturan perundangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh forum yang berwenang dinamakan kebijakan publik.

Kebijakan Publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hanya bersifat aneh belaka, namun menjadi suatu yang terealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan kebijakan publik akan melibatkan banyak sekali komponen, ibarat manusia, dana, dan sarana serta prasarananya. Sosialisasi kebijakan publik sanggup dilakukan dengan memakai banyak sekali media, baik yang bersifat elektronik, ibarat melalui internet, email, TV, dan radio maupun secara manual, contohnya melalui spanduk, selebaran, surat kabar atau dalam bentuk pengumpulan massa dalam suatu tempat.

2. Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan Publik

Untuk turut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, maka kegiatan yang sanggup dilakukan siswa dalam proses pembelajaran ini sanggup dilakukan dengan melalui kegiatan Praktik Belajar Kewarganegaraan Berbasis Portofolio. Untuk merumuskan duduk masalah langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
• Bentuk kelompok kecil dalam kelas dengan jumlah anggota antara 3 hingga 4 orang
• Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan apa?

Coba kalian tanyakan pada Ketua RT/RW?Kepala Desa/Kepala Kelurahan kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang dikeluarkan oleh Ketua RT/RW? Kepala Desa/Kepala Kelurahan !
.............................................................................................................................
Bagaimana cara yang dilakukan oleh Ketua RT/RW/Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam merumuskan kebijakan publik tersebut!
.............................................................................................................................
Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik tersebut?
.............................................................................................................................
Coba Amati

3. Dampak Tidak Aktifnya Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Sebagaimana diuraikan pada pecahan terdahulu, bahwa dengan otonomi daerah, pemerintah kawasan beserta seluruh lapisan masyarakat yang ada di kawasan tersebut diberdayakan secara optimal. Melalui otonomi daerah, kawasan diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya masing-masing, baik dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi kawasan yakni memberdayakan masyarakat. Ini mengandung makna, bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya masing-masing. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola dan membangun kawasan sangat bermacam-macam dan bervariasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di antaranya sanggup berupa membayar pajak sempurna pada waktunya, melaksanakan banyak sekali peraturan kawasan dan memberikan banyak sekali masukan dalam banyak sekali perumusan kebijakan publik yang akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat.

Dengan adanya partisipasi masyarakat secara eksklusif dalam banyak sekali bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap banyak sekali kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah kawasan setempat, alasannya yakni mereka dilibatkan secara eksklusif dalam perumusannya. Makara tidak ada lagi perasaan atau kesan, bahwa masyarakat tidak baiklah atau tidak tahu terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Untuk mewadahi dan memfasilitasi banyak sekali masukan dari masyarakat, sudah barang tentu dibutuhkan keterbukaan dari pihak Pemda maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keterbukaan di sini dalam arti pihak direktur dan legislatif kawasan mau mendengarkan, menampung dan merumuskan pendapat atau masukan masyarakat tersebut dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Makara bukan hanya sekedar di tampung, tanpa ditindaklanjuti lebih jauh.

Manakala ada keterbukaan dari pihak direktur dan legisltaif daerah,maka akan menjadikan motivasi atau dorongan atau semangat dari masyarakat untuk terus membangun daerahnya dengan cara melaksanakan banyak sekali aturan yang telah menjadi kebijakan publik. Seandainya masyarakat tidak mau berpartisipasi secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, dampak apa yang akan terjadi bagi pemerintahan kawasan tersebut ?

Seiring dengan tuntutan reformasi, semenjak lahirnya UU No. dan UU No. 32 dan 33 tahun 2004 daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan aktual dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreativitas di daerah-daerah untuk berbagi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Dampak lain yakni tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala dearah. Selain itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan. De-ngan demikian adanya otonomi sanggup meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Setelah mempelajari pecahan ini silahkan kalianmembentuk kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan paling banyak 5 orang. Tugas kelompok yakni mendiskusikan materi-materi mana dari uraian di atas yang paling dikuasai dan materi-materi mana yang kurang dikuasai, berikan juga alasannya!

I. Pilihlah salah satu balasan yang berdasarkan kalian paling tepat. Berilah tanda X pada balasan yang dipilih.

1. Kebijakan otonomi kawasan dilatarbelakangi oleh ...
a.   Pemerintah pusat tidak lagi dibebani memberikan anggaran kepada daerah
b.   Daerah-daerah lebih kretaif dalam berbagi sumber dayanya
c.   Terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah
d.   Putera-putera kawasan sanggup berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerahnya
2. Undang-Undang yang mengatur ihwal pemerintahan kawasan yakni ...
     a. Undang-Undang RI no. 20 tahun 2004                          c. Undang-Undang RI no. 32 tahun 2004
     b. Undang-Undang RI no. 21 tahun 2004                          d. Undang-Undang RI no. 33 tahun 2004
3. Undang-Undang yang mengatur ihwal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yakni ...
     a. UU No. 20 tahun 2004       b. UU No. 21 tahun 2004      c. UU No. 32 tahun 2004       d. UU No. 33 tahun 2004
4. Pelaksanaan otonomi kawasan berpusat di kawasan ...
     a. Propinsi                           b. Kabupaten/Kota               c. Kota Administratif            d. Desa
5. Komponen-komponen pemerintah pusat yakni ...
     a. Presiden, menteri dan gubernur                                   c. Presiden,dan para menteri
     b. Presiden,DPR dan menteri                                          d. Presiden, ketua DPR,dan Ketua mahkamah Agung
6. Penyerahan wewenang oleh Peme-rintah kepada kawasan otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
     a. Desentralisasi                  b. Dekonsentrasi                 c. Tugas pembantuan           d. Otonomi daerah
7. Pelimpahan wewenang dari peme-rintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau pe-rangkat pusat di kawasan dinama-kan ...
     a. Desentralisasi                  b. Dekonsentrasi                 c. Tugas pembantuan           d. Otonomi daerah
8.  Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas kawasan tertentu dan berwenang mengatur danmengurus kepentingan masya-rakat setempat berdasarkan pra-karsa sendiri berdasarkan aspi-rasi masyarakat dalam ika-tan negara kesatuan Republik Indonesia dinamakan ...
     a. Gubernur                         b. Walikota                          c. Bupati                             d. DPRD II
9. Perangkat departemen dan/atau forum pemerintah nondepartemen di kawasan dinamakan ...
     a. Instansi berwenang           b. Instansi horizontal            c. Instansi departemen         d. Instansi vertikal
10.   Pemerintah terendah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dinamakan ...
       a. RT                                 b. Desa                               c. RW                                  d. Kecamatan
11.   Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sadu?
       a. Desentrasisasi politik                                               c. Desentralisasi administrasi
       b. Desentarlisasi ekonomi                                            d. Desentralisasi hukum
12.   Bidang-bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah, kecuali :
a. Politik                           b. Agama                            c. Sosial budaya                  d. Keuangan
13.   Badan direktur di kawasan kabupaten yakni ....
       a. Gubernur                       b. Bupati                             c. Walikota                          d. DPRD Kabupaten
14.   Badan direktur di kawasan kota yakni ...
       a. Gubernur                       b. Bupati                             c. Walikota                          d. DPRD II
15.   Badan legislatif di kabupaten yakni ...
       a. Gubernur                       b. Bupati                             c. Walikota                          d. DPRD II
16.   Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi, kecuali :
       a. Pekerjaan umum            b. Kesehatan                       c. Pendidikan                      d. Fiskal
17.   Kedudukan DPRD terhadap pemerintah kawasan yakni ...
       a. Sejajar                           b. Lebih tinggi                     c. Lebih rendah                    d. Lembaga otonom
18.   Kepala Daerah dan DPRD harus berhubungan dalam memutuskan ...
       a. Kepala daerah                                                          c. Keputusan daerah
       b. Peraturan kawasan                                                      d. Pengangkatan pejabat daerah
19.   Jabatan kepala kawasan dalam satu periodenya ...
       a. 4 tahun                          b. 5 tahun                            c. 6 tahun                            d. 10 tahun
20.   Keuangan kawasan yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan harus disetorkan ke pemerintah pusat sebesar ...
       a. 10%                              b. 20%                                c. 80%                                d. 90%

II. Kerjakan semua soal dibawah ini secara sempurna dan singkat !

1. Jelaskan perbedaan otonomi kawasan dan kawasan otonom!
2. Jelaskan perbedaan kelurahan dan desa!
3. Sebutkan tugas-tugas DPRD Kabupaten/Kota!
4. Sebutkan hak-hak yang dimiliki DPRD Kabupaten/Kota!
5. Sebutkan 3 kewenangan kawasan di wilayah laut!

Belum ada Komentar untuk "Pelaksanaan Otonomi Daerah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel