Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 74 Tahun 2008 Ihwal Guru

Download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru- Dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 ini juga ada peraturan perihal Sertifikasi Guru.
 ini juga ada peraturan perihal Sertifikasi Guru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Guru ialah pendidik profesional dengan kiprah utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi penerima didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Kualifikasi Akademik ialah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

3. Sertifikasi ialah proses sumbangan akta pendidik untuk Guru.

4. Sertifikat Pendidik ialah bukti formal sebagai ratifikasi yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga
profesional.

5. Gaji ialah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara terpola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Organisasi Profesi Guru ialah perkumpulan yang berbadan aturan yang didirikan dan diurus oleh Guru
untuk membuatkan profesionalitas Guru.

7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama ialah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban
para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan menurut peraturan perundang-undangan.

8. Guru Tetap ialah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus,
dan tercatat pada satuan manajemen pangkal di satuan pendidikan yang mempunyai izin pendirian dari Pemerintah atau Pemda serta melakukan kiprah pokok sebagai Guru.

9. Guru Dalam Jabatan ialah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah
mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja
Bersama.

10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja ialah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru alasannya ialah suatu hal yang menjadikan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan

11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat Taman Kanak-kanak ialah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan aktivitas pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun.

12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah
salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun.

13. Pendidikan Dasar ialah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk SD dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk SMP dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.

14. SD yang selanjutnya disingkat SD ialah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI ialah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.

16. SMP yang selanjutnya disingkat SMP ialah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SD atau MI.

17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs ialah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SD atau MI.

18. Pendidikan Menengah ialah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat Sekolah Menengan Atas ialah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs.

20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA ialah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat Sekolah Menengah kejuruan ialah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK ialah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.

24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV

25. Pemerintah ialah Pemerintah Pusat.

26. Pemda ialah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

27. Masyarakat ialah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang pendidikan.

28. Daerah Khusus ialah tempat yang terpencil atau terbelakang, tempat dengan kondisi masyarakat adab yang terpencil, tempat perbatasan dengan negara lain, tempat yang mengalami tragedi alam, tragedi sosial,
atau tempat yang berada dalam keadaan darurat lain.

29. Departemen ialah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
nasional.

30. Menteri ialah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

Selengkapnya, silakan didownload pada link yang tersedia di atas.

Posting Komentar untuk "Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 74 Tahun 2008 Ihwal Guru"