Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni agenda berupa proses pembangunan di mana masyarakat desa berinisiatif untuk memulai proses aktivitas sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Suatu perjuangan hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat desa" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi biro pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan peserta manfaat (bahasa Inggris: beneficiaries) atau obyek saja.

Sejak dulu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa telah diupayakan oleh Pemerintah, sebagai teladan yaitu:

#1. Adanya PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR  1  TAHUN  2019 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

Di bawah ini saya kutipkan  sebagian dari PERMENDAG tersebut :
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran aturan dan lingkungan;

Pasal  3

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK yakni Keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

#2.  Adanya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

Kutipan :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan Petani yakni segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

2. Pemberdayaan Petani yakni segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, fasilitas kanal ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

3. Petani yakni warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melaksanakan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
Selengkapnya, silakan Download UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#3. Adanya PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL 
 yakni agenda berupa proses pembangunan di mana masyarakat desa berinisiatif untuk memul Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kutipan :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.

2. Nelayan Kecil yakni orang yang mata pencahariannya melaksanakan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memakai kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

3. Pembudidaya-Ikan Kecil yakni orang yang mata pencahariannya melaksanakan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Kemitraan yakni kolaborasi dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku perjuangan dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

5. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB yakni tubuh perjuangan yang dibuat oleh Nelayan Kecil menurut hasil janji atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh harapan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

6. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan yakni tubuh perjuangan yang dibuat oleh Pembudidaya-Ikan Kecil menurut hasil janji atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh harapan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, yakni Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemda yakni gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat kawasan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Menteri yakni menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Selengkapnya silakan Download PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

Posting Komentar untuk "Program Pemberdayaan Masyarakat Desa"